Surabayatoday.id, Surabaya – Pembangunan Kota Surabaya dinilai masih bisa ditingkatkan lagi. Dari diskusi sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Simokerto dengan legislator PKS, Fatkur Rohman, wali kota di periode mendatang harus mampu meningkatkan level pembangunan ini.
Dalam diskusi itu, sejumlah pemuda milenial tidak memungkiri bahwa Surabaya sudah cukup baik di beberapa sektor. Namun ada pula kekurangan yang perlu dibenahi.
“Sebagai kota metropolitan, Surabaya bisa lebih baik lagi bahkan wajib naik level,” kata Hadi, salah satu pemuda yang berdiskusi dengan Fatkur Rohman.
Ia berharap pilwali 9 Desember 2020 mendatang bakal ada perubahan. Ia pun berharap visi dan misi yang diusung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman bisa mengangkat Surabaya naik ke level lebih tinggi itu.
“Kita sebagai warga Surabaya sangat memahami dan merasakan bahwa Surabaya bisa lebih baik, ” tambahnya.
Sementara itu menurut Fatkur Rohman, para pemuda ini sangat tahu bahwa masih banyak keluhan-keluhan terhadap program pembangunan maupun pemberdayaan yang berdampak langsung pada warga-warga di kampung. Dikatakan, mereka yang merasakan langsung dampak tersebut di kampung.
‘‘Mereka para pemuda itu aktif dan hidup di kampung jadi sangat tahu kondisinya,” katanya.
Fatkur yang juga anggota fraksi PKS DPRD Surabaya ini menyebut, para pemuda menyampaikan kekurangan di beberapa item program Pemkot Surabaya. Dicontohkannya adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan kualitas pendidikan, serta kualitas layanan publik khususnya di kelurahan.
Hadi sendiri dalam diskusi kemarin menyampaikan pada Fatkur perlu dimulai program pembangunan berbasis tingkat kampung, RT/RW dan khususnya menyasar daerah-daerah pinggir yang selama ini tertinggal.
“Saatnya Dana kelurahan itu berbasis kebutuhan RT. Karena dinamika warga Surabaya terbesar adalah di RT-RT dan pemerintah semestinya harus hadir dengan support kepastian anggaran untuk RT, misal Rp150 juta per tahun per RT,” ujar Hadi.
Fatkur menambahkan, program berbasis kampung tentunya RT/RW akan memerlukan pendampingan agar aman secara hukum dan implementasi programnya. Hal ini bisa untuk rencana sarana prasarana di RT maupun untuk pemberdayaan masyarakat.
“Bahkan mungkin diperlukan semacam pra Musrenbang, mungkin dalam bentuk workshop. Di mana ketua-ketua RT bisa diedukasi perihal bagaimana seharusnya membuat rencana pembangunan tingkat RT,” ujarnya. (ST01)