Surabayatoday.id, Jakarta – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota memahami utuh dan seksama UU Cipta Kerja. Diharapkan masing-masing daerah juga dapat mengomunikasikan dengan baik isi UU tersebut kepada masyarakat.
“Pemprov akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami, dan menyosialisikan UU Cipta Kerja. Saya harap kabupaten/kota juga bisa mengimbangi agar UU ini dipahami utuh, tidak sepotong-sepotong dan akhirnya bias,” ungkap Khofifah. Hal ini disampaikannya usainmengikuti rakor bersama Menkopolhukam dan Menko Perekonomian terkait sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law pada Rabu (14/10) pagi.
Khofifah menyebut dirinya pun masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja. Utamanya, pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.
Khofifah mengaku jika selama ini dirinya terus melakukan koordinasi intensif khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak dipertanyakan.
“Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi,” imbuhnya.
GKhofifah mengungkapkan, selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, diskusi tentang pemahaman terhadap UU tersebut juga perlu dilakukan. Sehingga, nantinya diperoleh persepsi yang sama dan pemahaman secara komprehensif tentang UU Cipta Kerja.
“Mari kita diskusikan bersama, kita undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif ,” ungkapnya. (ST02)
