SURABAYATODAY.ID,SURABAYA — Ketidakpastian jadwal kongres PSSI memicu keresahan di daerah. Plt Ketua Asprov PSSI Jawa Timur Khairul Anwar bersama sejumlah perwakilan voters, di antaranya Abu Bakar Assegaf (klub Assyabab Bangil), Marzuki (klub Persebo Muda (Bondowoso), Pitung Hariono (Mojokerto FC), Rofiqi (Ketua Askab PSSI Gresik), dan Roky Maghbal (Ketua Askot PSSI Surabaya), mendesak PSSI Pusat segera memberikan kepastian pelaksanaan kongres.

Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara perwakilan Asprov Jatim dengan sejumlah pengurus klub dan asosiasi terkait selaku pemilik hak suara (voter). Mereka menilai penundaan kongres yang berlarut-larut berpotensi menghambat keberlangsungan organisasi sepak bola di daerah.

Khairul Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua definitif Asprov PSSI Jawa Tengah, menyoroti pentingnya kepastian status kepengurusan dan jadwal kongres. Menurutnya, organisasi di daerah membutuhkan kejelasan agar tanggung jawab administratif, operasional, serta agenda pembinaan sepak bola tetap berjalan dengan landasan yang jelas.

“Sesuai surat PSSI tanggal 24 Juli 2026, perihal Kongres Biasa Pemilihan Provinsi, bahwasannya diputuskan semua provinsi untuk menggelar Kongres pada Oktober hingga November 2026. Dasar itulah yang akan sampaikan ke PSSI Pusat, agar Kongres di Jatim segera terselenggara. Karena itu, hari ini kami segera bersurat ke PSSI Pusat,” ujar Khairul kepada para perwakilan voter.

Mengenai waktu atau tanggal pelaksanaan Kongres, ia berharap PSSI Pusat segera memberikan kepastian. “Saya selaku PLT akan menyampaikan langsung hal ini kepada Bapak Erick Thohir (Ketum PSSI Pusat), karena secara pribadi saya kan juga asli dari Tulungagung (Jatim), dan saya juga ingin yang terbaik bagi sepakbola Jatim,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, para perwakilan voter yang hadir, menyuarakan desakan agar PSSI Pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka menginginkan proses organisasi berjalan transparan dan tetap menghormati mandat kongres.

“Bagi sepakbola Jawa Timur, situasi ini menjadi persoalan serius. Sebagai salah satu barometer sepak bola nasional, Asprov Jatim membutuhkan kepastian organisasi untuk memastikan berbagai agenda pembinaan dan kompetisi tetap berjalan,” ujar Pitung Hariono, perwakilan voter dari Mojokerto FC.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga membandingkan situasi Jawa Timur dengan sejumlah wilayah lain, seperti Aceh dan daerah otonom baru di Papua, yang dinilai lebih cepat menjalankan proses pembentukan kepengurusan dan kongres daerah.

Selain persoalan legalitas organisasi, keterbatasan dukungan anggaran operasional dari PSSI Pusat turut menjadi sorotan. Asprov Jatim mengaku tetap dituntut mengakomodasi berbagai agenda pembinaan sepak bola, meskipun dukungan anggaran selama masa transisi dinilai belum memadai.

Kondisi ini dikhawatirkan menghambat aktivitas organisasi, termasuk program pembinaan, koordinasi dengan Askab dan Askot, hingga penyelenggaraan kompetisi di daerah.

Bagi insan sepak bola di daerah, kongres bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan. Kepastian forum tersebut juga menentukan arah organisasi, keberlanjutan pembinaan, serta masa depan kompetisi sepak bola di Jawa Timur.

Kini, tuntutan daerah mengarah langsung kepada PSSI Pusat. Para voters meminta persoalan ini segera dituntaskan. Sebab, organisasi sepak bola di daerah membutuhkan kepastian untuk bekerja, bukan terus berada dalam situasi menunggu tanpa kejelasan.(ST11)