SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1448 H / 2027 M resmi dibuka dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 5-10 November 2026 mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pasalnya seleksi PHD akan menentukan kualitas pelayanan jemaah haji di tanah suci. Untuk itu, ia meminta para calon peserta seleksi PHD benar-benar mempedomani persyaratan dan berbagai tahapan yang harus dilalui.
Menurutnya hal ini penting agar calon peserta memahami kebutuhan dan kriteria yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
“Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senen (9/11).
Gubernur Khofifah menekankan, keberadaan Petugas Haji Daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan personel pendamping, melainkan menjadi bagian penting dari upaya memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan pelindungan selama menjalankan ibadah haji.
Menurutnya, petugas haji harus memiliki kesiapan fisik, mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pengabdian yang kuat. Terlebih, pelayanan perlu memberikan perhatian terhadap jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” pesannya.
Untuk Jawa Timur sendiri total alokasi PHD Tahun 1448 H / 2027 M sebanyak 121 orang, terdiri dari 91 orang Pelayanan Umum dan 30 orang Pelayanan Kesehatan. Alokasi tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota sebanyak 108 orang, ditambah alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 13 orang untuk Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Yang mana 13 kuota untuk Provinsi Jawa Timur dibiayai oleh APBD Jatim.
Alokasi ini disiapkan untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kloter dari seluruh kabupaten/kota.
Gubernur Khofifah menyampaikan PHD adalah garda terdepan pelayanan jemaah haji Jawa Timur. Karena itu, seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani. Seleksi ini adalah ikhtiar kita untuk memastikan jemaah haji Jawa Timur mendapatkan pelayanan terbaik, dari tanah air hingga Tanah Suci,” ujar Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menegaskan seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang layanan, yaitu Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan.
Bidang pelayanan umum berfokus pada pendampingan dan dukungan pelayanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji, sehingga membutuhkan petugas dengan kemampuan manajerial, komunikasi, dan pelayanan yang baik. Sementara bidang pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Para calon peserta seleksi PHD terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dasar, antara lain berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam, dalam kondisi sehat dan siap melayani, memiliki integritas serta komitmen, memenuhi kelengkapan administrasi, memiliki kemampuan digital, serta memenuhi ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan.
“Persyaratan dasar ini harus dipenuhi, ini menjadi persyaratan awal yang harus dipedomani setiap peserta yang ingin mengikuti seleksi PHD untuk tahun 2027 Masehi 1448 Hijriyah,” tegasnya.
Gubernur Khofifah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur menyukseskan seleksi calon PHD dengan segera berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota masing-masing. Arahan tersebut sejalan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 November 2026 yang menindaklanjuti pemberitahuan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan seleksi calon PHD.
“Saya minta Bupati dan Wali Kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka, dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif dan transparan,” tegasnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, kepala daerah memberikan rekomendasi kepada calon PHD yang diusulkan oleh pemerintah daerah serta menyatakan kesanggupan penyediaan anggaran melalui APBD untuk pembiayaan PHD.
Kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Usulan sebagaimana tercantum pada Formulir 10 lampiran keputusan tersebut. Surat ini memuat pernyataan bahwa calon PHD diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan telah memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, serta kesehatan. Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan calon PHD, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan pada APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing sesuai ketentuan dan tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Tahapan seleksi PHD Tahun 1448 H / 2027 M di Jawa Timur diawali dengan pendaftaran pada 5–10 November 2026. Penyampaian rekomendasi calon PHD dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Selanjutnya, pada 11–13 November 2026, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi terhadap usulan calon PHD dari provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil verifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT), disertai rekomendasi dari pimpinan daerah provinsi, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah.
Tes CAT dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026, sedangkan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada 16 November 2026.
“Tahapan ini harus benar-benar dipedomani,” ujarnya.
Sedangkan persyaratan administrasi, calon peserta wajib melengkapi dokumen berupa KTP, Ijazah Terakhir; rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk PHD masing-masing kabupaten kota, dan rekomendasi dari Gubernur untuk PHD provinsi. Lalu memiliki Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi non-ASN.
Syarat layanan lainnya adalah beragama Islam, usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar untuk Pelayanan Umum, usia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun untuk Pelayanan Kesehatan, serta pendidikan minimal S1/sederajat bagi Pelayanan Umum.
“Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi oleh para calon peserta seleksi PHD,” sebutnya.
Besarnya jumlah jemaah haji asal Jawa Timur menjadi perhatian Gubernur Khofifah dalam memastikan kesiapan petugas. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah meminta agar pelayanan terbaik harus benar-benar dapat diwujudkan dan ikhtiar tersebut dimulai dari seleksi PHD yang objektif dan transparan.
“Tanggung jawab kita besar, harus dapat melayani para tamu Allah dengan baik. Mari kita siapkan petugas terbaik, yang bukan hanya cerdas secara administrasi, tetapi juga kuat secara mental, memiliki empati, dan siap melayani jemaah lansia maupun jemaah dengan kebutuhan khusus,” pungkasnya.
Pemprov Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur akan terlibat aktif dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan seleksi PHD bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur pada nomor 081933027948 dan 08179673643. (ST02)
Tinggalkan Balasan