SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Program Kampung Pancasila di Kota Surabaya diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar ajang perlombaan antarkampung. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta menyiapkan langkah konkret agar program tersebut berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai lomba implementasi Kampung Pancasila yang melibatkan ribuan RW dapat menjadi momentum untuk memetakan potensi, keunggulan, sekaligus kebutuhan masing-masing kampung. Namun, hasil perlombaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan program pembinaan yang terarah, termasuk pendampingan, penyediaan fasilitas, hingga dukungan anggaran dari pemerintah.
“Program ini jangan hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Kemampuan setiap kampung berbeda-beda, sehingga perlu ada pendampingan dan dukungan fasilitas dari pemerintah,” ujar Azhar Kahfi.
Menurutnya, pengembangan Kampung Pancasila membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), generasi muda, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap kampung.
Kahfi mencontohkan, kampung yang memiliki potensi di bidang ketahanan pangan dapat diberikan bantuan bibit tanaman serta sarana pendukung pertanian. Sementara kampung yang mengembangkan program lingkungan membutuhkan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pemilahan hingga komposter.
Begitu pula kampung yang ingin memperkuat keamanan lingkungan. Pemkot dapat memberikan dukungan berupa fasilitas CCTV maupun pos keamanan lingkungan.
Dengan pola tersebut, setiap kampung diharapkan mampu mengembangkan keunggulan masing-masing, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih dimiliki.
Kahfi menegaskan, hasil lomba Kampung Pancasila yang melibatkan ribuan RW seharusnya tidak berhenti pada pemberian penghargaan. Data dan hasil penilaian perlu dijadikan dasar evaluasi untuk menentukan bentuk pembinaan berikutnya.
Kampung yang sudah memiliki keunggulan perlu mendapatkan dorongan agar semakin berkembang. Sebaliknya, kampung yang masih memiliki keterbatasan harus memperoleh pendampingan dan bantuan sesuai kebutuhannya.
“Harus ada ukuran yang jelas. Apa kelebihan kampungnya, apa kekurangannya, dan bagaimana pemerintah membantu mengembangkan potensi tersebut. Jadi bukan hanya pendampingan, tetapi juga dukungan fasilitas, pengawasan, dan penganggaran,” tegas politisi ini.(ADV-ST01)
Tinggalkan Balasan