SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Di awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan itu diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Dalam pelaksanaanya, perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Misalnya, pertama, mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kedua, mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
Selain itu, perguruan tinggi juga harus berperan dalam menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Perguruan tinggi juga membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
Pemkot Surabaya melalui Bagian Administrasi Kerjasama memanfaatkan program MBKM ini. Langkahnya dengan bersinergi dengan beberapa kampus.
Di antaranya ITS, Unair, Unesa, Untag, dan Unitomo. Selain itu ada beberapa kampus lainnya di Surabaya maupun di luar Surabaya.
“Kita sudah memulai tahun lalu. Di antara Ruang lingkupnya adalah di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, praktek kerja Lapangan (PKL), riset/penelitian dan proyek kemanusian,” ungkap Muhammad, Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri Pemkot Surabaya. Hal ini disampaikannya hearing bersama secara virtual, Selasa (27/4).
Menurut dia, setiap kerja sama dengan perguruan tinggi bidangnya bisa berbeda-beda. Ia mencontohkan kerjasama dengan Unesa.
“Di mana mahasiswa melakukan pendampingan dan pelatihan kewirausahan sentra wisata kuliner, mengajarkan digital marketing, pengemasan produk dan laporan keuangan,” terang Muhammad.
Contoh lain dengan Untag perihal hidroponik dan urban farming. “Kita sudah memulainya dan akan terus disempurnakan. Memanfaatkan MBKM ini untuk menguatkan program pemkot atau bisa membantu warga Surabaya,” tambah Muhammad.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman mengapresiasi program ini. Ia berharap program tersebut bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya dan berharap pula agar Pemkot Surabaya tidak hanya menampung dan memfasilitasi mahasiswa, namun juga bisa memastikan bahwa sinergi ini bisa menjawab problem kota dan warganya.
“Sinergi ini juga harus bisa mensinkronkan potensi mahasiswa agar bisa menjadi solusi bagi problem pemkot dan warga Surabaya,” kata dia.
Misal, kampus ITS ada jurusan Teknik Informatika. Pihak ITS bisa melakukan penelitian perihal website layanan pemkot. “Apakah ada yang masih kurang user friendly. Misalnya di dispendukcapil atau perihal loading speednya. Ini contoh aja,” jelas Fatkur.
Menanggapi beberapa masukan yang ada, muhammad berjanji akan menindaklanjuti untuk selalu menyeimbangkan antara kebutuhan mahasiswa dan juga kebutuhan pemerintah kota.
“Terima kasih pak masukannya, sebagaimana kerjasama kita dengan UNTAG perihal Hidroponik dan Urban Farming, kita sudah memulainya walau terus akan disempurnakan. Memanfaatkan MBKM ini untuk menguatkan program pemkot atau bisa membantu warga kota Surabaya”, tambah Muhammad.
Di akhir diskusi, Fatkur Rohman yang juga wakil ketua Fraksi PKS Kota Surabaya ini mengingatkan agar Pemkot Surabaya bisa lebih menyempurnakan program ini. Cara yang bisa dilakukan yakni dengan melibatkan narasumber yang berkompeten untuk dikolaborasikan dengan mahasiswa.
“Jika kita ingin belajar nyetir, guru terbaik adalah yang sudah sukses mengendarai kendaraan,” ujarnya.
Begitu juga jika pemkot ingin membangkitkan jiwa entrepreneurship, menurut Fathur, alangkah baiknya selain memanfaatkan mahasiswa di program MBKM juga mengahadirkan para entrepreneur sukses sebagai narasumber. “Belajar dari orang sukses dan praktisi akan lebih mengena, ini juga akan baik bagi si mahasiswa juga,” pungkasnya. (ST01)
