SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan Peta Bidang Tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. Penyerahan dilakukan di ruang sidang wali kota, Kamis (4/3).
Dalam kesempatan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Selain itu juga diserahkan 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT).
Sedangkan, untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan BPN dalam mengamankan aset milik negara. Dia menyebut, seluruh aset pemkot yang saat ini belum tersertifikat akan segera bersertifikat dalam waktu secepatnya. Akan dilakukan percepatan sertifikasi agar tuntas di tahun 2023.
“Terima kasih atas dedikasi beliau, sudah keluar sertifikat dan peta bidang sehingga tinggal memeruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Ia menjelaskan, mengingat jumlah persil yang cukup banyak maka, dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada tahun 2023 mendatang itu. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.
“Paling tidak sudah keluar PBT-nya dulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025 tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” paparnya.
Tidak hanya itu, orang nomor satu di pemerintahan Kota Pahlawan ini memastikan minimal sudah keluar peta bidang agar aset negara itu bisa segera dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat. Makanya, ia meminta agar kolaborasi seperti saat ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan.
“Saya berharap kolaborasi yang lebih hebat lagi dari sekarang, supaya kalau bisa kurang dari 2023 sudah kelar, akan lebih bagus,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) ini pun bakal membentuk pasukan atau tim khusus untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.
“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan dimana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya, Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang.
“Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. tahun 2023 harus tuntas,” katanya. (ST01)
