SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Politisi yang akrab disapa Cak Ipuk itu menilai, berbagai aset milik Pemkot, khususnya lahan tidur dan aset publik lainnya, memiliki potensi besar untuk mendukung penguatan fiskal daerah. Hal itu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Lahan-lahan milik Pemkot yang tidak digunakan memungkinkan untuk dikelola melalui sistem sewa sesuai nilai yang ada. Tujuannya agar semangat ekonomi kecil bisa mendapatkan sarana dan fasilitas,” ujar Cak Ipuk.
Selain lahan kosong, ia juga menyoroti optimalisasi taman kota dan ruang publik lainnya yang dapat dimanfaatkan secara lebih tertata. Salah satunya melalui penempatan reklame resmi sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, penataan sektor reklame perlu dilakukan secara lebih tertib dan efisien agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Surabaya. “Untuk itu kami akan melakukan kolaborasi pengawasan pajak dengan bersinergi bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk terjun langsung melakukan pengawasan pajak daerah demi meminimalkan kebocoran,” katanya.
Tidak hanya itu, DPRD juga mendukung penerapan sistem digital di sejumlah sektor pelayanan publik, termasuk pengelolaan parkir tepi jalan umum (TJU), guna memastikan transparansi serta akurasi penerimaan daerah.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung target PAD Kota Surabaya tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp 8,796 triliun dari total pendapatan daerah sebesar Rp 10,898 triliun, dengan total belanja APBD mencapai Rp12,137 triliun.
Di sisi lain, Cak Ipuk juga membuka peluang penggunaan skema pinjaman alternatif untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan pinjaman hanya layak digunakan untuk proyek-proyek produktif yang memiliki nilai ekonomi dan potensi keuntungan jangka panjang.
“Pinjaman alternatif didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi justru kita malah untung,” jelasnya.
Terkait target APBD Kota Surabaya tahun 2029 yang diproyeksikan mencapai Rp 20 triliun, ia mengatakan DPRD bersama Pemkot Surabaya masih akan membahas lebih lanjut strategi pencapaiannya. (ADV-ST01)
