SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Perlintasan kereta api (KA) yang sebidang di Indonesia masih berisiko meningkatkan angka kecelakaan, seperti tragedi yang baru saja terjadi di dekat Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4), yang memakan sejumlah korban jiwa. Menanggapi hal tersebut, pakar transportasi darat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Ir Hera Widyastuti MT PhD menekankan bahwa perlintasan tidak sebidang merupakan solusi teknis paling efektif untuk mengeliminasi risiko kecelakaan di jalur kereta api.
Dosen Departemen Teknik Sipil ITS ini menjelaskan bahwa perlintasan sebidang memiliki kekurangan dari sisi geometrik. Umumnya, posisi rel kereta api dibangun sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan raya. Kondisi ini memaksa kendaraan untuk melintas dalam posisi menanjak, yang sering kali memicu kesalahan teknis bagi pengemudi. “Kepanikan saat menanjak membuat pengendara kadang salah pindah gigi, sehingga berisiko mesin mobil mati tepat di atas rel,” jelasnya.
Selain faktor geometrik, Hera menyoroti kelemahan perlintasan sebidang yang sangat bergantung pada kepatuhan manusia dan fungsi palang pintu. Padahal, kereta api kategori heavy train dapat melaju hingga 110 kilometer per jam dan tidak dapat berhenti secara mendadak karena membutuhkan jarak pengereman yang sangat panjang. “Perlintasan sebidang akan selalu menjadi titik rawan selama masih terjadi pertemuan langsung antara arus kendaraan dan laju kereta api,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Hera mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur perlintasan tidak sebidang, baik berupa jalan layang maupun jalan bawah tanah. Infrastruktur ini dianggap efektif karena memutus titik pertemuan antara kendaraan bermotor dan kereta api secara total. “Jika kita ingin menghindari benturan langsung, maka perlintasan tidak sebidang adalah jawaban utamanya,” tegas Hera.
Di Surabaya sendiri, urgensi ini semakin meningkat seiring dengan rencana pengoperasian Surabaya Regional Railways Line (SRRL) yang akan menghubungkan Kota Surabaya dengan wilayah sekitarnya. Dengan frekuensi perjalanan kereta yang diprediksi akan jauh lebih padat, perlintasan tidak sebidang menjadi syarat agar mobilitas masyarakat tetap aman. “Sudah saatnya kita mengawal transisi ini agar perlintasan sebidang, terutama di area padat penduduk, segera ditiadakan demi keselamatan bersama,” tuturnya mengingatkan.
Upaya pengembangan infrastruktur transportasi yang aman ini tentunya juga selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yakni poin ke-9 mengenai Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung SDGs poin ke-11 tentang Pembangunan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan guna menjamin sistem transportasi yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat. (ST05)
