SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026) lalu. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemindahan aktivitas pemotongan hewan ke RPH Tambak Osowilangon.
Para mitra jagal menilai rencana relokasi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha serta mata pencaharian mereka, khususnya terkait jarak lokasi dan distribusi daging ke Pasar Pegirian
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, menegaskan bahwa rencana relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangon bukanlah kebijakan baru, melainkan sudah direncanakan sejak lama.
“Relokasi ini sudah lama menjadi kebijakan. Seharusnya penolakan disampaikan sejak awal, bukan ketika prosesnya sudah berjalan seperti sekarang,” ujar Afif di Surabaya.
Politisi yang akrab disapa Gus Afif itu menjelaskan, Komisi B DPRD Surabaya telah berulang kali memfasilitasi dialog dan mediasi dengan para mitra jagal. Bahkan, rapat telah dilakukan hingga tiga kali untuk mencari solusi atas penolakan tersebut
“Kalau tidak pindah, jelas tidak bisa. Tetapi kami berusaha memberikan solusi atas kendala-kendala yang disampaikan mitra jagal agar relokasi tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Adapun keluhan utama para mitra jagal, lanjut Afif, berkaitan dengan jarak lokasi RPH Tambak Osowilangon yang dinilai cukup jauh serta kekhawatiran keterlambatan distribusi daging ke Pasar Pegirian
“Jika masalahnya soal jarak dan distribusi, kami akan meminta Pemkot Surabaya untuk menyiapkan sarana transportasi agar pengiriman daging dari Tambak Osowilangon ke Pasar Pegirian bisa lebih cepat,” tegasnya.
Komisi B DPRD Surabaya, kata Afif, telah menyampaikan bahwa relokasi ke RPH Tambak Osowilangon tidak bisa dihindari. Namun, seluruh keluhan mitra jagal akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya agar tidak merugikan para pelaku usaha.
“Sayangnya, pada rapat ketiga mereka tidak hadir, padahal kami sudah mengundang Bagian Perekonomian, direksi RPH, hingga Dinas Cipta Karya,” ungkapnya.
Meski demikian, Afif menegaskan DPRD tetap membuka ruang dialog ke depan. “Demo sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Yang terpenting ke depan, kita perbaiki bersama. Semua keluhan akan kami fasilitasi,” pungkasnya. (ADV-ST01)
