SURABAYATODAY.ID, SURABAYA — Pemerintah Kelurahan Warugunung bersama unsur tiga pilar bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas perjudian sabung ayam. Kegiatan itu diduga dilakukan di salah satu titik wilayah Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya.
Kegiatan tersebut dinilai meresahkan warga karena diduga melibatkan kerumunan dan transaksi uang dalam jumlah tertentu, serta berpotensi memicu tindakan kriminal, keributan, hingga gangguan kenyamanan lingkungan.
Dalam proses peninjauan di lapangan, unsur pemerintahan, TNI, dan kepolisian memberikan respons tegas. Lurah Warugunung, Doni, menyampaikan bahwa Pemerintah Kelurahan mendukung penuh upaya penegakan hukum dan pencegahan segala bentuk kegiatan ilegal di masyarakat.
“Segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, jelas dilarang oleh undang-undang. Kami bersama unsur Tiga Pilar berkomitmen menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan bebas dari aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Dari unsur kepolisian, Bhabinkamtibmas Kelurahan Warugunung, Aipda Arif Hidayat, menegaskan langkah hukum siap diterapkan apabila aktivitas tersebut ditemukan kembali.
“Kami telah turun melakukan pengecekan berdasarkan laporan warga. Apabila kegiatan perjudian ini kembali ditemukan, kami akan melakukan penindakan sesuai regulasi hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pelaku maupun penyelenggara,” ujarnya.
Selain itu, Babinsa Koramil 0832/06 Karangpilang, Serma Sueb, menambahkan pentingnya dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan jika ditemukan aktivitas ilegal. Keamanan wilayah adalah tanggung jawab bersama antara warga dan aparat,” jelasnya.
Sementara itu warga berharap langkah penertiban ini tidak hanya menjadi tindakan sesaat, tetapi dapat dilanjutkan dengan pengawasan berkala agar aktivitas perjudian tidak muncul kembali di wilayah Warugunung.
Di sisi lain, unsur tiga pilar Kelurahan Warugunung menegaskan akan terus melakukan monitoring dan koordinasi lintas sektor demi memastikan lingkungan tetap kondusif, aman, dan bebas dari kegiatan melanggar hukum.
Masyarakat diimbau terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan segala bentuk potensi pelanggaran hukum melalui kanal resmi kelurahan maupun aparat keamanan terdekat.(ST11)
