SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Oktober lalu mengeluarkan temuan hujan mikroplastik di Jakarta yang disusul beberapa daerah lainnya dengan hasil yang sama. Terkait hal tersebut, pakar lingkungan dari Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pun menyoroti lemahnya pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, di Indonesia sebagai salah satu penyebab dari fenomena tersebut.
Dalam membahas hujan dengan kandungan mikroplastik ini, Prof Arseto Yekti Bagastyo ST MT MPhil PhD menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan eskalasi keberadaan dari mikroplastik. Fenomena ini terjadi karena adanya atmospheric deposition atau proses jatuhnya partikel maupun zat-zat di atmosfer ke permukaan bumi. “Mikroplastik pada air hujan ini juga menjadi indikasi pergerakan banyaknya polutan mikroplastik di udara,” tambahnya.
Arseto pun menjelaskan proses munculnya mikroplastik sekunder dalam kandungan air hujan ini. Diawali dari degradasi makroplastik yang terjadi, terbentuk mikroplastik yang berukuran sangat kecil kurang dari 5 milimeter. Terurainya partikel plastik tersebut ke lingkungan dapat disebabkan oleh paparan langsung dari angin, kondisi panas, sinar ultraviolet (UV) matahari, perubahan cuaca, serta aktivitas manusia.
Proses turunnya hujan mikroplastik ini dapat kembali melahirkan berbagai masalah baru yang membentuk sebuah rantai. Mikroplastik yang bermula dari udara dan turun melalui hujan dapat kembali terbawa air menuju sungai dan laut, serta terserap oleh tanah. Tak berhenti di sana, mikroorganisme dan berbagai biota juga dapat menyerapnya hingga secara tidak langsung terakumulasi ke dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Lebih lanjut, dosen berkacamata tersebut menyoroti keberadaan plastik sebagai objek utama yang sudah sangat melekat dalam gaya hidup masyarakat saat ini. Penggunaannya yang tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang baik pun menciptakan permasalahan baru yang kian tak teratasi. “Hal ini juga berkaitan dengan pembatasan timbulan dan penanganan sampah yang masih belum efektif dan optimal,” tandasnya.
Lulusan University of Queensland, Australia ini juga mengungkapkan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia saat ini masih banyak yang dengan open dumping atau penimbunan secara terbuka. TPA yang benar-benar menerapkan sanitary landfill atau penimbunan sampah secara terkontrol bahkan tidak mencapai 50 persen. Guru besar di bidang pengolahan limbah ini juga membeberkan bahwa hal tersebut telah menjadi peringatan untuk para pemerintah daerah.
Meski begitu, Arseto tak menyangkal adanya faktor biaya operasional pengelolaan sampah yang mahal disertai kurangnya kesadaran warga dalam pemilahan sampah menjadi bentuk kendala yang utama saat ini. Lelaki asal Surabaya tersebut mendorong adanya sinergi dan kontribusi antarpihak untuk tidak saling menggantungkan dan harus bergerak bersama. “Pengelolaan sampah memerlukan integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan peran semua pihak,” ujarnya.
Pada akhirnya, Arseto menambahkan bahwa kondisi yang muncul saat ini merupakan bentuk alarm atau wake up call dari alam yang diharapkan mampu membuka mata semua pihak. Usaha untuk menangani isu ini dapat membantu dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya poin ke-12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab serta poin ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. “Upaya dan peran dari masing-masing pihak lah yang diharapkan dapat semakin ditingkatkan,” tutup Arseto mengingatkan. (ST05)
