Surabayatoday.id, Surabaya – Pemkot Surabaya diminta melakukan pembenahan infrastruktur kepada masyarakat secara utuh. Misalnya dalam hal keamanan. Pemkot tidak hanya diharapkan menyediakan perangkat CCTV, melainkan termasuk jasa pemasangan dan jaringannya.
Hal itu terrungkap dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya Fatkur Rohman, Kamis (4/2). Menurut dia, usulan warga meminta Pemkot Surabaya tidak hanya memberikan perangkat CCTV, tetapi juga pemasangannya.
“Usulan CCTV ini tidak hanya terjadi di kecamatan satu kecamatan, di kecamatan lain problemnya juga sama. Saya berharap pemkot dalam hal ini Bappeko, bisa memastikan bahwa ini dibuat paket,” kata Fatkur Rohman.
Paket yang dimaksudkan adalah pengadaan CCTV dilaksanakan Pemkot Surabaya. Setelah didistribusikan kepada warga, pemkot juga menanggung biaya pemasangan dan perawatannya.
“Termasuk bagaimana jika di sebuah kampung ternyata belum ada jaringan FO nya,” lanjutnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Komisi A ini menambahkan ternyata masih banyak item dalam Musrenbang yang didominasi oleh usulan fisik. Baginya, di era pandemi seharusnya program pemberdayaan lebih digenjot. Dengan program pemberdayaan, bisa membangkitkan iklim UMKM dan ekonomi.
Lalu apa program pemberdayaan? Ia menyebut pelatihan atau pendampingan. “Apalagi banyak dari pemuda kampung yang menganggur akibat PHK atau dirumahkan dari pekerjaannya,” katanya kembali.
Karena itu, Fatkur Rohman menayatakan pula dirinya mengusulkan adanya pra Musrenbang. Kegiatan pra musrenbang ini bisa berbentuk bimtek agar diberikan pendampingan membuat usulan-usulan yang terbaik yang akan diusulkan dalam musrenbang di kampungnya nanti.
“Saya memaklumi, kalau sekarang ini cenderung mengikuti budaya usulan sebelumnya, yakni 90 fisik, padahal usulan non-fisik berupa pemberdayaan warga sangat dibutuhkan,” jlentrehnya.
Menurut Fatkur, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS, di Pra Musrenbang nanti bisa melibatkan akademisi atau mahasiswa. Dengan pendampingan itu, warga membuat bisa mengajukan usulan yang lebih bisa menyeimbangkan antara sarana prasarana dan program pemberdayaan. (ST01)
