SURABAYATODAY ID, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan kesiapan Pemprov Jatim untuk mengaktifkan kembali Pos Komando (Posko) Linmas dan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai langkah memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh daerah Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Wagub Emil saat monitoring situasi kamtibmas bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar di Ruang Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (11/9).
Kegiatan ini dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Ketua DPRD Jatim H.M. Musyafak Rouf, para bupati/wali kota se-Jatim, jajaran perangkat daerah, serta turut diikuti secara daring untuk memastikan situasi keamanan tetap terjaga kondusif.
“Ini merupakan timing yang pas untuk melakukan pembahasan ini. Monitoring ini adalah upaya identifikasi sekaligus memastikan supaya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa tetap kondusif,” kata Wagub Emil.
Emil menegaskan, Pemprov Jatim bersama Bupati/ Walikota dari 38 Kabupaten/ Kota di Jatim menanggapi secara serius terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.
“Ada 25 dari 38 Kab/ Kota sudah menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri. Semoga semua Kab/ Kota bisa segera menindaklanjuti. Kami optimis peran aktif Satlinmas bisa menciptakan kondusifitas ketertiban dan ketenteraman umum di daerah, lewat Kamtibmas, perlindungan masyarakat bisa dilaksanakan,” tambahnya.
“Siskamling ini bukan sesuatu yang baru, bukan nambahi kerjaan juga kepada institusi di tingkat terdepan yaitu Kelurahan RT, RW. Kenyataannya ada 145.020 Pos Kamling yang siap diaktifkan,” imbuhnya.
Emil menambahkan, siskamling ini perlu ada peremajaan, Gen Z perlu diajak terlibat didalam Siskamling. Menurutnya, banyak cara menarik untuk mengajak anak muda tertarik untuk Siskamling.
“Selain itu ada juga 8.496 Posko Linmas. Ini jumlah sesuai dengan jumlah desa di Jatim 8.500. Tapi jumlah Pos Kamlingnya 145.020 ini belum sesuai total jumlah RT. Mungkin ini bisa didorong meremajakan anggota warga yang bersiskamling,” katanya.
Emil menilai, kegiatan ini sebagai momentum menghidupkan pos kamling agar ada deteksi dini, patroli, pengawasan dan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan dibantu anggota Satlinmas tingkat RT/RW.
Tidak hanya itu, siskamling juga bisa meningkatkan tingkat kewaspadaan sekaligus wadah kerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan.
“Bersama masyarakat kami juga memasifkan Tagline Warga Jaga Warga, bahu-membahu berkontribusi menjaga lingkungan masing-masing,” imbuhnya.
Emil juga menyebut, berdasarkan data, dampak aksi Jatim mulai dari pembakaran, perusakan hingga penjarahan tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota di Jatim diantaranya Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang.
“Mengenai pembakaran Grahadi, saat itu massa aksi sudah ditemui Ibu Gubernur bersama Forkopimda, dialog dan kesepakatan terjadi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib,” terangnya.
Maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Ibu Gubernur berkoordinasi di Polrestabes, tambahnya, namun saat itu tiba-tiba ratusan orang mayoritas berpakaian hitam melakukan penyerangan tanpa melakukan tuntutan apapun.
“Maka gedung sisi barat jadi sasaran untuk bom molotov. Ada juga yang memberikan kepada remaja, mereka dipersenjatai dengan molotov untuk menyerang,” jelasnya.
“Kita identifikasi obyek vital yang rawan dan krusial yang bisa mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Maka lewat sinergi dan kebersamaan kita bisa jaga Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi mengungkapkan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya yang dilakukan pasca aksi yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Terima kasih atas sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak yang melakukan langkah strategi yang luar biasa. Semoga suasana keamanan yang kondusif bisa terus kita upayakan bersama,” kata Teguh.
“Tentu tidak mudah karena Pemprov berhadapan dengan masyarakat, dimana pola kerjasama yang sifatnya pentahelix mulai Pemda, TNI/ Polri, masyarakat, pers, tokoh masyarakat semua harus berkontribusi,” tambahnya.
Teguh melanjutkan, monitoring ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya daerah yang terjadi berbagai aksi unjuk rasa. Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi, ada yang sifatnya kondusif dan anarkis.
“Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh kemarin relatif kondusif, namun di Jawa baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim cukup banyak unjuk rasa yang sifatnya anarkis,” lanjutnya.
Diakhir, Teguh menyebut Kemendagri telah mengeluarkan Surat Himbauan Kemendagri Nomor : 00.10.3/e-748/Polpum Perihal Himbauan terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa oleh Elemen Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 2 September 2025.
Kemudian diikuti terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025. (ST02)
