SURBAYATODAY.ID, PROBOLINGGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan senilai Rp 10,2 miliar kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Bantuan sosial ini sebagai upaya percepatan menekan angka kemiskinan dan berdayakan ekonomi masyarakat.
Bantuan sosial yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp4,764 miliar untuk 2.382 keluarga, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp828 juta untuk 230 jiwa penyandang disabilitas berat, dan Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp1,983 miliar untuk 1.322 jiwa.
Selain itu, juga disalurkan bantuan skema khusus untuk kemandirian ekonomi masyarakat, yaitu Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) JAWARA senilai Rp12 juta, Bansos KIP PUTRI JAWARA senilai Rp300 juta untuk 100 orang, dan Bansos KIP KPM JAWARA senilai Rp210 juta untuk 70 orang.
“Alhamdulillah, hari ini kembali kami berkesempatan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” ujar Khofifah usai menyalurkan bantuan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Kamis (19/6).
“Bantuan ini tidak lain adalah bentuk komitmen kami untuk terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim, utamanya di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan tetapi juga yang bisa berdampak langsung bagi masyarakat.
“Berbagai bentuk bantalan-bantalan sosial dan ekonomi yang diberikan ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk terus mendorong perekonomian masyarakat,” katanya.
“Melalui bantuan skema ini harapannya mereka yang sudah lulus dari miskin ekstrem agar tidak turun status. Harapannya mereka bisa menjadi lebih mandiri,” jelas Khofifah menambahkan.
Bantalan sosial turut disalurkan juga bantuan berupa biaya operasional penunjang dan tali asih kepada 240 orang pilar-pilar sosial Jatim seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK dan Tagana sebesar Rp909 juta.
Juga ada, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp300 juta untuk tiga desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp510 juta untuk tiga desa.
Untuk itu, Khofifah juga berpesan kepada Pemkab Probolinggo agar terus berinovasi dan lebih jeli dalam menyusun program bantuan sosial masyarakat yang harapannya bisa berdampak panjang.
“Sudah saatnya bantuan-bantuan kepada masyarakat lebih bersifat pemberdayaan. Sentuh perekonomian mereka, sentuh kemandirian mereka,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah membagikan paket sembako dan oleh-oleh sepulang dari ibadah haji berupa sajadah, jilbab, dan kurma kepada para keluarga penerima manfaat . Bingkisan diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah sebagai bentuk perhatian dan kedekatannya dengan warga.
Salah satu orang tua penerima bantuan sosial Siti Aminah (47) mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada anaknya Gufron (17). “Terima kasih bantuan yang sangat bermanfaat bagi anak saya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang menaruh perhatian kepada masyarakat Probolinggo dengan memberi bantuan sosial kepada 395 penerima manfaat sebagai perwakilan.
“Atas nama Pemkab Probolinggo kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang dialokasikan kepada penerima manfaat dan pilar sosial bagi masyarakat Pemkab Probolinggo,” ungkapnya.
Lebih lanjut, bantuan sosial merupakan bentuk nyata perhatian Provinsi Jatim dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga berdampak positif dan memberi motivasi bangkit mandiri menghadapi tantangan ke depan.
“Tanggung jawab negara menjamin hak masyarakat terutamanya mereka yang tidak mampu sekaligus meringankan beban kehidupan dan beban ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat Probolinggo,” tutupnya. (ST11)
