SURABAYATODAY.ID, BONDOWOSO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai total Rp 12,923 miliar untuk masyarakat Bondowoso di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5). Penyaluran bansos ini adalah wujud nyata upaya Pemprov Jatim dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga tak mampu, masyarakat kelompok rentan, dan juga yang masuk dalam kategori disabilitas.
Untuk Kabupaten Bondowoso, bantuan sosial yang disalurkan terdiri dari tiga kategori utama. Yakni PKH Plus bagi lansia rentan, bantuan kemiskinan ekstrem, dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Jumlah total penerima manfaat mencapai hampir 8.000 orang.
Untuk PKH Plus, sebanyak 1.818 orang menerima bantuan dengan total nilai Rp 3.636.000.000. Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, masing-masing Rp 500.000 per penerima. Pada tahap pertama ini, diserahkan Rp 909.000.000.
Sementara itu, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) disalurkan kepada 115 jiwa dengan total nilai bantuan sebesar Rp 14.400.000.000. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap, dan untuk tahap pertama telah diserahkan senilai Rp 103.500.000, atau Rp 900.000 per penerima.
Kategori ketiga adalah bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem, yang menyasar 5.862 orang. Setiap orang menerima bantuan Rp 1.500.000 yang disalurkan satu kali dalam setahun, dengan total nilai sebesar Rp 8.793.000.000.
“Bansos ini kami harapkan bisa memberikan penguatan bagi keluarga-keluarga penerima manfaat,” ujar Khofifah
“Ini bukan sekadar bantuan tunai, tapi juga bentuk perhatian dan dukungan moral dari pemerintah provinsi Jawa Timur agar masyarakat kuat berdaya,” imbuhnya.
Khofifah menjelaskan bahwa bantuan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024–2025. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen tinggi untuk mencapai target tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program-program bantuan bisa lebih tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Penyaluran bantuan ini kita harapkan mampu menjangkau langsung warga yang benar-benar membutuhkan. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Jawa Timur yang tertinggal dari perhatian negara,” katanya. (ST02)
