SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro menggelar Kick Off dan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029, Rabu (26/2). Kegiatan di ruang Angling Dharma gedung Pemkab Bojonegoro ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Menko PMK Pratikno menyampaikan terkait Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dua dari delapan Asta Cita adalah tentang pembangunan manusia, dan lima dari tujuh quick win dikoordinasikan Kemenko PMK.
Dua dari delapan Asta Cita tersebut yaitu pertama memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Kedua, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Sementara lima dari tujuh quick win tersebut diantaranya peningkatan kapasitas pembangunan RS dari kelas D ke C, digitalisasi pendidikan, penuntasan tuberkulosis, revitalisasi sekolah dan sekolah unggul garuda.
Pemerintah, lanjut Menko PMK juga mendorong kecamatan untuk jadi sentra pelayanan. Sehingga dengan diundangnya para camat se-Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mewujudkan kecamatan menjadi sentra pelayanan bidang kesehatan hingga pendidikan. Sebab pemerataan menjadi suatu yang penting.
“Laju pertumbuhan GDP yang tinggi mayoritas diraih oleh non-resource intensive countries. Artinya negara yang tidak berlimpah sumber daya. Negara dengan GDP tinggi adalah negara dengan human development index tinggi. Jadi kemajuan terletak pada manusia. Perlu kerja ekstra keras, karena berlimpah sumber daya ini tidak mudah,” terangnya.
Menko Pratikno menegaskan perlunya langkah antisipasi kekayaan sumber daya alam menjadi kutukan/curse daripada blessing. Sebab tantangan menjadi lebih besar. Penyebabnya diantaranya menjadikan suatu daerah tidak ada intensif untuk diversifikasi ekonomi. Selain itu pendapatan yang tidak stabil berisiko langsung berhenti.
Saat ini ada banyak tantangan, diantaranya ketimpangan ekonomi, tidak ada dorongan untuk modernisasi dan demokratisasi, potensi korupsi dan inefisiensi, hingga konflik atas kendali hasil sumber daya alam.
“Ini tantangan. Perlu proses sinergi yang hebat dan jelas. Efisiensi jadi kunci agar visi-misi bupati ada ruang fiskalnya,” ucapnya.
Ada beberapa langkah untuk menyikapi SDA berlimpah. Pertama, lakukan diversifikasi ekonomi. Kedua, menajemen pendapatan SDA bijak seperti memanfaatkan dana abadi daerah. Ketiga, kebijakan menghindari dutch disease atau fenomena dampak dari berlimpahnya sumber daya alam. Keempat, reformasi tata kelola dan transparasi.
“Kelima, pengembangan ekonomi non SDA secara merata. Keenam, meningkatkan partisipasi publik dan demokratisasi. Ketujuh, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” terangnya.
Meski begitu, tetap perlu dipikirkan cara mendorong pemimpin Bojonegoro menerapkan smart government. Karena tidak ada kecerdasan individual, melainkan yang ada kecerdasan kolektif. “Kecerdasan paling utama yang penuh asumsi yaitu kecerdasan orang yang tidak punya pengalaman. Sebab orang berpengalaman ibarat gelas sudah penuh, untuk memasukkan yang baru itu berat,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, dalam kesempatan tersebut mengobarkan semangat mewujudkan Bojonegoro Makmur dan Membanggakan. Kegiatan ini, menurut Wabup, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini menjadi topik mengangkat permasalahan pembangunan dan merumuskan isu pembangunan.
“Kemiskinan masih pada angka 11,69 persen atau setara 143.250 jiwa. Selain itu ada peluang kerja, tingkat partisipasi angka kerja sebesar 73,86 persen, sementara tenaga kerja yang tidak terserap ada 4,42 persen,” jelasnya.
Wabup Nurul Azizah menambahkan, sesuai arahan Bupati Setyo Wahono yang mengikuti retret hingga 28 Februari mendatang, ada beberapa draft yang jadi program kegiatan jangka pendek yaitu 100 hari kerja, jangka menengah dan jangka panjang. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan, didetailkan dalam RPJMD. “Arahan Bapak Bupati yaitu koordinasi dengan BPS dan instansi terkait, lalu mensinkronkan dengan kepala desa dan BPD,” jelasnya.
Pihaknya menekankan adanya keakuratan data yang akan menjadi kinerja seluruh OPD. Di antaranya keakuratan data kemiskinan daerah, data pencari kerja dan potensial tenaga kerja yang belum bekerja. Selain itu data usia sekolah dan mahasiswa dari Bojonegoro, data anak stunting, data wirausaha dan UMKM, terakhir data kelompok tani.
“Dalam progres program 100 hari kerja, ada pemberian kolam lele keluarga pra-sejahtera dan bantuan ayam dan kandang di 2025. Selain itu halaman keluarga pra-sejahtera diberi bantuan bibit sayuran yang ditanam di sekitar. Sehingga memiliki usaha untuk makan sehari-hari,” paparnya.
Dalam rangka peningkatan pendidikan, Menko Pratikno men-support SMAN 2 yang telah melakukan MoU dengan Provinsi Jawa Timur dan IPDN, terkait sekolah Pamong Praja satu-satunya di Kabupaten Bojonegoro. “Kemandirian kabupaten tak lepas dari bantuan pusat. Terima kasih atas dukungannya,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Setyo Wahono, jajaran asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, civitas akademika dan tamu undangan lainnya. (ST10)
