SURABAYATODAY,DAY .SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan banyak materi berbobot dalam rangkaian kegiatan retreat kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025. Salah satunya adalah materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Materi itu langsung ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan jajaran di Pemprov Jawa Timur. “Kemarin kita mendapatkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak yang lain yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” kata Khofifah, Senin (24/2).
“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.
Karena itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu ini, Gubernur Khofifah segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.
“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah juga harus melakukan beberapa hal. Diantaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.
“Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi,” terangnya.
Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.
“Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain,” terangnya.
Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim diantaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS dan kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.
“Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Kedepan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini,” kata Khofifah. (ST11)
