SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Pemprov Jatim menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dana insentif fiskal tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Atas hal ini, Adhy mengatakan desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang on the track, membuat Provinsi Jatim menerima penghargaan insentif fiskal ini.
Insentif fiskal ini disebutnya akan dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu,” kata Adhy.
Ia menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim 0 persen terus diupayakan sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan. Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan. Antara lain, memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Adhy menjelaskan, strategi pertama memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi. (ST02)
