SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya telah memiliki dua Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kota Layak Anak. Pertama, nomor 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kedua, Perwali 62 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak.
Kedua Perwali tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2024 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40. Sedangkan launching dua Perwali dilakukan pada puncak Peringatan HAN ke-40 di Atlantis Land Kenjeran Park, Surabaya, 15 Agustus 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya, Irvan Wahyudradjad mengatakan Perwali
61 Tahun 2024 berisi 12 bab 50 pasal. Perwali ini sebagai pedoman pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) mulai kelurahan, kecamatan, dan kota.
“Selain itu, Perwali ini juga mengatur berbagai aspek yang diperlukan untuk menjadikan Surabaya sebagai KLA,” ujarnya.
Sedangka Perwali nomor 62 Tahun 2024 berisi 22 bab 28 pasal. “Perwali ini sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya,” ungkapnya.
Ia membeberkan ada 16 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Belasan kategori itu, terdiri dari anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual hingga anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Kemudian, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV dan AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual serta anak korban jaringan terorisme,” jabar dia.
Sedangkan untuk kategori selanjutnya adalah anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dan terakhir adalah anak korban perkawinan usia anak.
“Dengan diberlakukannya kedua Perwali ini, pemerintah kota berharap setiap elemen masyarakat dapat turut serta dalam upaya melindungi dan mendukung anak-anak, sehingga tercipta generasi penerus yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas mantan kepala Dinas Perhubungan Surabaya ini.
Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, bahwa Perwali ini merupakan wujud komitmen Surabaya menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap anak. “Perwali ini juga untuk memastikan bahwa setiap anak di Surabaya mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak mereka,” katanya.
Eri menerangkan, bahwa Perwali ini juga termasuk pengintegrasian terhadap hak anak. Mulai dari setiap proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan hingga sub kegiatan pembangunan. “Perwali ini juga mengatur terkait pengembangan KLA melalui sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan pelayanan publik ramah anak,” tuturnya. (ST01)
