SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pendekatan komprehensif polemik antara Yayasan Perhimpunan Pengajaran Pendidikan Kristen (PPPK) Petra dengan warga RW IV, RW V, dan RW VII yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Eri Cahyadi menyelesaikan polemik tersebut dengan memberi jalan tengah bagi semua pihak.
“InsyaAllah sudah terselesaikan dan tersolusikan dengan baik,” katanya usai menemui para pihak di rumah Ketua RW IV, Senin, 5 Agustus 2024, Senin (5/8).
.”Tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Ini karakter Arek Suroboyo,” lanjutnya.
Saat itu, Eri Cahyadi menemui semua pihak untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, tidak benar bahwa Petra membayar ratusan juta per bulan ke RW. Yang terjadi bertahun-tahun adalah empat pihak (Petra, warga RW IV, warga RW V, dan warga RW VII) membayar jumlah uang yang sama untuk membayar honor semua tenaga keamanan/satpam beserta operasionalnya, mulai dari pemelihara HT hingga CCTV).
Uang tersebut digunakan untuk membayar satpam di perumahan yang jumlahnya mencapai 40 orang dengan gaji masing-masing Rp 2,7 juta. Gaji satpam tersebut hendak dinaikkan menjadi Rp 3 juta. Karena itu, iuran untuk masing-masing pihak rencananya dinaikkan dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta.
“Di sini ada kesalahpahaman Pihak Petra keberatan hingga akhirnya kesalahpahaman tersebut viral,” katanya.
Para pihak, kata Eri,telah menyepakati bahwa Petra tidak perlu lagi membayar iuran keamanan. “Sekarang tidak dititipkan ke RW, langsung dikelola sendiri oleh Petra. Petra langsung memperbaiki fasum (fasilitas umum). Contoh, seperti eceng gondok yang ada di sungai dekat perumahan yang selama ini dikerjakan oleh RW, sekarang dikerjakan oleh Petra,” lanjut Eri
Petra juga akan turut membantu pengaturan lalu-lintas dan keamanan setempat. “Nanti sekuriti Petra juga menjaga di 8 pintu perumahan itu untuk mengatur kemacetannya, kami akan bergerak bersama. Karena warga ini sejatinya meminta jangan macet, udara bersih, dan eceng gondoknya dibersihkan, karena perumahan ini kan lingkungannya Petra juga,” sebutnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya juga akan terlibat dalam melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk mengatur pembedaan jam masuk-pulang antara SMP dan SMA Petra agar lalu lintas lancar. Ketua RW IV Kelurahan Menur Pumpungan, Lulu Lili Aldjufri Hasan, mengatakan, ingin polemik tersebut selesai dengan solusi.
“Kami ingin yang terbaik, ingin secara kekeluargaan. Kami tidak pernah menerima uang satu bulan Rp 140 juta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Sarana dan Prasarana (Sarpras) Yayasan PPPK Petra, Robertus Prananta menambahkan, Yayasan PPPK Petra akan melakukan kerjasama dalam hal pengamanan lalu lintas, dan perbaikan fasum.
“Jadi tidak ada iuran, sehingga kami akan melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) di Perumahan Tompotika. Karena nanti kami juga bersama pemkot melalui Dishub Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk mengatur lalu lintasnya dan Bozem yang berada di Tompotika,” pungkasnya. (ST01)
