SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menekankan pentingnya APBD yang adaptif dalam setiap kondisi yang selaras dengan kebijakan nasional. Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan bimtek dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui KEM PPKF Regional-KUA PPAS di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Kamis (18/7).
Menurut Pj Bupati Adriyanto, dalam dua tahun terakhir ada beberapa kebijakan baru. Di antaranya terkait dana alokasi umum yang dikaitkan dengan kinerja untuk SPM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain itu juga kebijakan insentif fiskal bagi daerah yang mampu menekan inflasi serta daerah yang mampu menekan angka kemiskinan dan stunting.
“Dalam pelaksanaan kebijakan baru, saya yakin perlu penyesuaian. Namun sisi lain kebijakan ini mempunyai dimensi yang strategis sebagai upaya keselarasan secara nasional menjaga tingkat inflasi, menjaga tingkat kemiskinan dan stunting,” ucapnya.
Pj Bupati juga menekankan beberapa kebijakan khususnya kebijakan transfer yaitu fleksibilitas APBD. Yakni perlunya menyiapkan APBD yang sifatnya bisa berubah dan adaptif di kondisi apapun. Semisal saat kondisi penerimaan negara turun, maka secara otomatis beberapa belanja harus menyesuaikan untuk mengantisipasi kondisi yang memberatkan APBN.
“Hal yang juga berlaku di APBD, kalau sudah ada proyeksi PAD akan bergerak turun, harusnya dapat memilah belanja mana yang masih bisa dijaga,” ujarnya.
Menghadapi situasi ini, sebagai pegawai pemerintahan harus siap dengan perubahan yang sewaktu-waktu terjadi di tengah jalan. Karena baik anggaran di APBN maupun di APBD sifatnya terbatas sehingga harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas.
“Saya juga mengimbau untuk mencari alternatif pendanaan di samping pinjaman, atau tidak menggantungkan pada dana transfer karena kita tahu dana APBN maupun APBD bersifat terbatas,” pungkasnya.
Sementara itu, Didik Choiroel Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa pihaknya sangat senang menjadi bagian kolaborasi dan sinergi kegiatan sosialisasi dan bimtek tentang penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah ini. Pada perkembangan saat ini keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi relevan dan krusial.
Indikator-indikator makro yang semula menjadi prioritas nasional seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, stunting, dan tingkat pangan dan pengangguran menjadi tolak ukur antara pemerintah pusat dan derah.
“Kemarin Jawa Timur patut berbangga karena dirilis dari BPS angka kemiskinan turun menjadi 9,9 persen dari sebelumnya 10, sekian persen. Turun satu digit saja perlu upaya yang sangat besar, salah satunya dengan penyelarasan berbagai program pusat dan daerah,” imbuhnya.
Didik berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi stimulus dan inisiasi untuk semakin memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan di wilayah regional. (ST10)
