SURABAYATODAY ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Reformasi Birokrasi (RB) nasional di bawah Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Diskusi bersama ini bertujuan untuk memvalidasi program pengentasan kemiskinan dan stunting yang telah berhasil dilakukan Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut kedatangan rombongan tim RB nasional di ruang sidang Wali Kota Balai Kota Surabaya, Kamis (11/7). Hadir pula seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait, camat dan lurah di lingkup Pemkot Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Eri Cahyadi memaparkan berbagai program dan capaian yang telah berhasil diraih Kota Pahlawan. Berbagai program itu salah satunya adalah terkait pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ditemui usai FGD, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari program RB Tematik yang telah dilaksanakan di tahun 2023.
“Nah kedatangan kami adalah hendak untuk memvalidasi, apa sih yang sebetulnya dilakukan Kota Surabaya sehingga dia bisa menurunkan kemiskinan secara sangat signifikan. Mekanisme seperti apa, sehingga dari situ nanti kita bisa memperbaiki untuk bisa diterapkan ke daerah lain,” kata Erwan.
Dari hasil pemaparan yang disampaikan Eri Cahyadi, Erwan mengungkap ada beberapa kunci kesuksesan dalam implementasi RB Tematik di Surabaya. Yang pertama adalah adanya komitmen dari kepala daerah.
“Keberhasilan RB Tematik ini yang pertama tentu dari komitmen pemimpin daerah. Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sangat komit. Dan tidak hanya sekedar punya kemampuan politik, tetapi juga memiliki kapasitas teknokratik di dalam memahami persoalan dan bagaimana menyelesaikan masalah itu,” paparnya.
Selain kemampuan pemimpin daerah, penentuan skala prioritas juga menjadi kunci keberhasilan implementasi RB Tematik di Surabaya. Nah, salah satu yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Jadi penurunan kemiskinan menjadi satu dari tujuh prioritas Wali Kota (Eri Cahyadi),” ujar Erwan.
Sedangkan kunci yang ketiga adalah evidence based. Artinya, Kota Surabaya mempunyai data yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Menurut Erwan, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemkot Surabaya juga melibatkan seluruh PD, masyarakat dan sektor swasta. “Ini tentu saja menjadi variabel penting yang membuat Kota Surabaya sukses di dalam penilaian RB,” jelas Erwan.
Di sisi lain, ia juga mendorong Pemkot Surabaya bisa meraih predikat “AA” (Sangat memuaskan) untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2024. Sementara di tahun sebelumnya, pemkot meraih predikat “A” (Memuaskan) untuk penilaian SAKIP.
“Ini yang kita challenge (tantangan) untuk Kota Surabaya, karena dari praktik baiknya ini apakah dia (Surabaya) bisa membuat ide yang baru, bagaimana mengelola kinerja yang baik terutama untuk pengentasan kemiskinan,” terangnya. (ST01)
