SURABAYATODAY.ID, LUMAJANG – Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono meresmikan tanggul Sungai Mujur dan Jembatan Mujur II Kelopo Sawit yang ada di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Sabtu (8/6). Jembatan ini merupakan aksi cepat Pemprov Jatim terhadap dampak bencana banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Lumajang pada tanggal 18 April lalu.
Bencana tersebut merendam 7 desa dan 3 kelurahan di 5 Kecamatan dengan ketinggian air mencapai 15-20 cm. Selain itu juga menyebabkan 6 jembatan mengalami kerusakan, salah satunya jembatan Mujur II Kelopo Sawit.
Pj Gubernur Adhy sempat meninjau lokasi bencana pada bulan April lalu dan menjanjikan agar perbaikan jembatan akan cepat dilakukan. “Alhamdulillah hari ini kita meresmikan tanggul Sungai Mujur sesuai dengan janji kami pada waktu peninjauan ke lokasi bencana pada April lalu,” katanya.
Adhy mengatakan jebolnya Tanggul Sungai Mujur ini memang harus segera ditangani. Jika tidak akan mengakibatkan dampak luar biasa bagi masyarakat sekitar.
“Penyelesaian tanggul ini lebih cepat dari yang disepakati, dari 2 bulan jadi 1 bulan 3 minggu, ini menunjukkan bahwa teman-teman juga bekerja dengan niatan dengan secepatnya mengatasi persoalan tanggul jebol,” terangnya.
Lebih lanjut Adhy menjelaskan tanggul Sungai Mujur ini dibangun di dua titik lokasi dan 1 upaya normalisasi. Titik pertama dengan tanggul sepanjang 225m, tinggi 7.5 m dan krib sepanjang 30 m dengan tinggi 4.5 m, titik kedua tanggul sepanjang 62 m dengan tinggi 2 m dan untuk normalisasi sepanjang 362 m dengan volume 3.169 m3.
Selain lokasi ini, Adhy menyebut Pemprov Jatim tengah menyelesaikan 4 tanggul di lokasi berbeda di Kab. Lumajang. Juga ada 5 jembatan yang dibangun dan 1 jembatan diperbaiki. Selain itu juga ada 1 perbaikan jalan yang ada di Tawon Songo kecamatan Pasrujambe.
“Saya kira hampir Rp 52 niliar itu bukan jumlah yang kecil ya untuk saat ini, menggunakan bantuan BTT itu jumlah yang sangat besar, dan ini merupakan bentuk perhatian kami,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa bantuan Pemprov Jatim diberikan sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak bencana. Hal itu juga didasari bahwa keterbatasan anggaran di pemerintah daerah kabupaten kota. Karena itu untuk penanganan darurat bencana Pemprov Jatim menganggarkannya melalui skema BTT atau Belanja Tidak Terduga.
“Saya tegaskan bahwa karena memang kebutuhannya banyak demikian juga dimana pun terjadi di Ponorogo, Trenggalek itu juga dikasih sesuai porsi,” tuturnya. (ST02)
