SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menghadiri Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Tahun 2024 di Hotel Vasa Surabaya pada Selasa (20/2) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyatakan bahwa Pemprov Jatim mendukung lima prioritas KKP menuju arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis ekonomi biru.
“Kami di Pemprov Jatim sangat mendukung program kebijakan ekonomi biru yang menyelaraskan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan keberlanjutan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional,” ungkap Bobby.
Bukan tanpa alasan, Jawa Timur disebutnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan bahkan masih sangat bisa dikembangkan. Tercatat panjang pantai Jatim mencapai 3.543,54 kilometer dengan wilayah laut seluas 5,2 juta hektar.
Selain itu, dari segi geografis, sumber daya alam dan sarana prasarana, Jatim juga didukung dengan SDM mumpuni yaitu 235 ribu nelayan, 277 ribu pembudidaya ikan, 7 ribu petambak garam, 18 ribu unit usaha pemasaran, 8 ribu unit pengolah ikan mikro dan 428 unit pengolah ikan besar.
Keunggulan tersebut, lanjut Plh. Sekdaprov Bobby, berhasil membuat Jatim sebagai provinsi dengan produksi perikanan tangkap tertinggi secara nasional sebesar 609.685 ton dan perikanan budidaya tertinggi ke-2 sebesar 1.314.200,80 ton. Tidak hanya itu, produksi garam Jatim juga menjadi yang tertinggi nasional sebesar 402.845,84 ton, serta volume ekspor perikanan tertinggi nasional sebesar 385.083 ton.
“Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Jawa Timur berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Sektor ini masih berpeluang ditingkatkan perkembangannya guna mencapai tujuan pembangunan bangsa diantaraya memacu pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ia melanjutkan, sektor kelautan dan perikanan juga berperan penting dalam menyediakan protein hewani baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Bobby meyakini upaya peningkatan potensi perikanan dan kelautan di Jatim harus ditingkatkan. Sebab, ketersediaan sumber protein hewani yang cukup dan berkualitas adalah salah satu bentuk pengaruh kebijakan ekonomi biru dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul.
Selain fokus pada peningkatan potensi kelautan dan perikanan, Plh Sekdaprov Bobby juga menyebut bahwa Pemprov Jatim juga berfokus pada upaya pelestarian sekaligus mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Ia mengatakan, salah satu ikhtiar Pemprov Jatim adalah dengan kegiatan penanaman mangrove. Tercatat, luas kawasan mangrove di Jatim sekitar 1.800 hektare dimana setiap 1 hektare terdapat 3.300 tanaman mangrove, sehingga totalnya sekitar 7 juta pohon mangrove. Angka ini setara dengan 48 % hutan mangrove yang ada di pulau jawa.
“Terkait permasalahan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kita sudah menggalakkan kegiatan pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan kami juga aktif mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, melalui sosialisasi, pemberian hibah alat tangkap ramah lingkungan, hingga jemput bola dan fasilitasi perizinan,” jelasnya.
“Kami yakin kegiatan forum hukum ini dapat melahirkan konsensus guna memperkuat pengelolaan perikanan nasional untuk generasi emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Pemprov Jatim dalam upaya perlindungan kelautan dan perikanan di Jawa Timur. Dirinya bahkan menyoroti upaya Pemprov Jatim dalam penanaman tanaman Mangrove yang bertujuan untuk melindungi kelestarian biota laut.
“Saya terima kasih sekali Pak Bobby, karena Jatim ini adalah yang saya harapkan dari sebuah Pemda. Jika setiap daerah memiliki inisiasi untuk menanam Mangrove atau bahkan ada diprogramkan, maka akan sangat bagus dan mendukung penuh kebijakan dari KKP,” ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang terangkum dalam lima kebijakan prioritas, yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
“Harapannya adalah kami sebagai Lembaga Kementerian memiliki kemampuan untuk menjadi penegak dan berdiri di semua lini untuk betul-betul memberikan penyadaran penuh, baik melalui perguruan tinggi, masyarakat, NGO dan sebagainya untuk memberikan pembelajaraan kaitannya ancaman kerusakan lingkungan yang bisa merusak ekonomi kita selamanya,” tuturnya.
“Jadi sama sekali tidak boleh ada perusakan lingkungan itu yang ditoleransi,” pungkasnya. (ST02)
