SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti zoom meeting dengan Kemendagri RI, Senin (15/1) di ruang Batik Madrim. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bojonegoro.
Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Windhiarso Putranto memaparkan terkait inflasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024. Menurut dia, IPH adalah proksi inflasi pangan yang bisa berguna sebagai petunjuk terkait inflasi. Rakor ini juga sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi inflasi.
“Di Januari, berdasarkan histori data BPS selalu terjadi inflasi. Namun inflasi pada Januari 2024 cenderung relatif rendah daripada Desember 2023. Faktornya, ada komoditas yang berkurang konsumsinya sehingga permintaan tidak terlalu besar,” jelasnya.
Komoditas yang ikut menjadi penyumbang inflasi, di antaranya ialah komoditas pangan seperti bawang merah, cabe merah, tempe, daging, minyak goreng dan sebagainya. Data ini menjadi petunjuk sehingga bisa dilakukan antisipasi.
Selanjutnya dalam Rapat Evaluasi TPID, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menegaskan perlunya menyatukan koordinasi dalam memastikan harga bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, kalau bisa, harga lebih bisa dijangkau masyarakat.
“Beras juga masih menjadi isu, begitu juga gula, cabe, dan juga komoditas lainnya. Untuk itu mulai dari kebijakan, koordinasi termasuk operasi pasar terus dijaga,” ujarnya.
Sementara itu, Pimcab Sub Divre Bulog Kabupaten Bojonegoro Ferdian mendukung pasar murah. Sebab, pasar murah sebagai salah satu saluran yang diminta Badan Pangan Nasional sehingga tepat sasaran pada masyarakat.
Pendistribusian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras sesuai arahan Pj Bupati, lanjutnya per hari ini, Senin (15/1/2024) pemasangan spanduk sudah terpasang di Pasar Banjarejo. Berlanjut ke Pasar Kapas, Pasar Dander, dan Pasar Pungpungan. Selanjutnya juga akan didistribusikan ke pasar lainnya sesuai target.
Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Kiki Ferdiana menjelaskan kegiatan BPS di 2024 tidak hanya berkaitan dengan inflasi, tapi juga kegiatan umum lainnya. Dengan ditetapkannya Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten ke-9 yang ditetapkan sebagai kabupaten dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang akan dihitung pada 2024, maka akan ada rilis survei inflasi daerah yang dipublikasikan di Februari.
“Januari ini survei sudah dilakukan. Survei Inflasi ada syarat responden. Yaitu 1 komoditas minimal ada 9 harga. Artinya ada 3 pedagang dan ada 3 kualitas barangg tersebut. Kami mencari 3 pedagang yang mempunyai 3 kualitas harga sehingga harga tersebut bisa mewakili. Adapun tempat yang disurvei, memang tempat yang banyak dilakukan transaksi oleh masyarakat,” jelasnya. (ST10)
