SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Mengawali tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada segenap koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta kepada para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. Pengarahan dilakukan di gedung Sawunggaling, Rabu (3/1).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Sebab, Kota Pahlawan memiliki potensi besar mencetak generasi penerus yang berkualitas.
Eri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan, serta terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin dinamis. “Dan saya mengingatkan lagi, tidak ada lagi pungutan apapun. Sudah saya sampaikan sejak 2023, jadi jangan sampai ada lagi,” ujarnya.
Selanjutnya, ia berharap bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak-anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan.
“Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), dan ada yang tidak. Maka sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga Bopda ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,” jelasnya.
Dengan demikian, ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Ia pun meminta untuk dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta.
“Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. Bopda ini untuk yang tidak mampu,” tegasnya.
Wali Kota Eri yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi ini menuturkan bahwa sekolah swasta yang terdapat anak dari keluarga miskin akan mendapatkan Bopda. Tetapi, jika sekolah tersebut dinilai sudah mampu dengan kemampuan membangun gedung, memiliki jumlah murid yang banyak hingga ada yang inden maka Bopda diberikan kepada sekolah swasta lainnya.
“Bopda diberikan ke sekolah swasta lainnya yang kelasnya masih sedikit, sehingga sekolah swasta lainnya bisa meningkatkan kemampuannya, akhirnya bisa sederajat. Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP nya, tolong sadar jangan dibebankan ke Bopda,” tegasnya. (ST01)
