SURABAYATODAY.ID, SIDOARJO – Menyikapi harga beras yang tengah melambung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus meninjau Gudang Bulog di kawasan Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo, Rabu (6/9) pagi. Didampingi Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Jatim, Kadisperindag Jatim, Kadis Pertanian Jatim, Direktur Utama PT. Panca Wira Usaha Jatim, dan Direktur Utama PT Jatim Graha Utama, Khofifah meninjau stok beras yang ada di gudang tersebut. Bahkan, ia sempat mengecek langsung kualitas berasnya.
Khofifah memastikan bahwa stok beras di Jatim aman dan cukup. Stok beras yang dimiliki Bulog Jatim saat ini mencapai 350 ribu ton jika distribusi dilakukan secara reguler maka cukup sampai Desember 2023.
“Pada dasarnya stok beras di Jatim sangat cukup. Bahkan Bulog Jatim saat ini masih terus mengirim beras ke Kanwil BULOG lainnya yang ada Kalimantan, Maluku, Papua dan Sulawesi,” katanya.
“Namun saat ini memang harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) sedang mengalami kenaikan. Sehingga end produk yaitu beras di konsumen juga mengalami kenaikan,” tegas Khofifah.
Sebagai langkah strategis untuk menangani masalah harga beras ini, rencananya BULOG akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 3,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Jatim. Dimana setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan sampai dengan Desember.
“Insya Allah ini akan menjadi bagian untuk penetrasi pasar yang cukup signifikan. Dan semua stok Bulog Jatim tadi saya tanya Pak Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil Jatim untuk transportasi pengiriman juga sudah selesai sehingga sudah siap untuk dikirim,” katanya.
Sebagai gerakan yang simultan dalam menangani melambungnya harga beras, secara khusus Gubernur Khofifah mengajak bupati, wali kota, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (Dudika) maupun private sector untuk bersama-sama melakukan operasi pasar murah khusus beras guna memberi penetrasi pasar.
“Ini yang harus diperbanyak lagi operasi pasar murah termasuk maksimalkan distribusi ke pedagang-pedagang di pasar. Selain itu Pemprov juga akan melakukan operasi pasar murah mulai bulan September. Bahkan di bulan September sudah dilakukan lima kali. Sehingga kami minta Bupati, Walikota, dudika dan private sector juga bisa melakukan hal yang sama,” katanya.
Khofifah mengatakan, pentingnya memperluas operasi pasar murah ini penting sebagai upaya penetrasi pasar secara lebih komprehensif oleh seluruh elemen. Bukan hanya Bulog, bukan hanya Pemprov, tapi juga Pemkab, Pemkot maupun private sector.
“Karena memang kebutuhan rumah tangga yang paling signifikan untuk keluarga kelas menengah ke bawah itu adalah kebutuhan untuk memenuhi pangan dalam hal ini beras,” katanya. (ST02)
