SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Dermaga Pelabuhan Dungkek dan Dermaga Pelabuhan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep. Khofifah menyatakan duanl pelabuhan ini akan melengkapi jumlah pelabuhan di Jatim.
Sebab, sebentar lagi juga akan diresmikan pelabuhan yang lain. Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa akan ada peresmian pelabuhan lainnya di Kepulauan Sumenep. Yaitu, Pelabuhan Masalembu yang rencananya akan diresmikan tanggal 19 Juli 2023.
“Dermaga lain yang lebih awal beroperasi adalah Jangkar Situbondo tetapi yang dilayani seratus persen masyarakat Sumenep Kepulauan. Pelabuhannya sudah moveable bridge,” katnya.
“Dua tahun lalu saya memastikan bahwa semua armada kapalnya baru, semuanya full AC, dan ada tenda panjang. Sehingga kalau panas tidak kepanasan dan kalau hujan tidak kehujanan. Semua demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kepulauan Madura,” tuturnya.
“Ini adalah penghormatan untuk masyarakat Madura, terutama Madura Kepulauan. Mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa meresmikan pelabuhan Masalembu. Itu artinya bahwa akses ekonomi masyarakat Masalembu akan makin luas dan semakin terbuka,” tutupnya.
Terkait diresmikan Dermaga Pelabuhan Gili Iyang, Khofifah menerangkan kawasan ini memiliki keunggulan. “Teman-teman bisa membayangkan ketika ada Covid-19, betapa oksigen yang Allah siapkan tiba-tiba kita kesulitan menghirupnya. Tapi Allah menurunkan anugerah oksigen terbaik kedua di dunia itu ada di Gili Iyang,” terang dia.
Untuk itu, mantan Menteri Sosial RI itu meminta agar semua pihak bertanggungjawab terhadap perawatan Dungkek dan Gili Iyang. Banyak yang dapat dilakukan, termasuk penggunaan motor listrik untuk menjaga alam.
Selain itu, pemaksimalan potensi sekitar harus sepenuhnya menguntungkan masyarakat lokal. Sehingga, pembangunan pelabuhan akan terasa signifikan bagi upaya mendongkrak ekonomi Sumenep.
“Saya tadi menyampaikan kepada bu Wabup dan Ketua DPRD untuk memastikan para pemilik home stay atau penginapan di Gili Iyang adalah masyarakat lokal. Jadi bagaimana mereka menjadi pemilik, pelestari areanya, dan penjaga alam,” jelasnya.
“Jadi kalau akan melakukan proses pembangunan infrastruktur, dipastikan masyarakat lokal dilibatkan dan mereka menjadi pemiliknya. Dan pastikan mereka dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan,” pesan Khofifah. (ST02)
