SURABAYATODAY.ID, BOGOR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1).
Usai rakor yang juga dihadiri langsung oleh seluruh jajaran kepala daerah se-Indonesia serta jajaran Kapolda, Pangdam, Kajati, Kapolres, Dandim, Kajari, sampai dengan Ketua DPRD serta BPS baik tingkat provinsi maupun kab/kota, Khofifah menegaskan bahwa dirinya siap fokus melakukan langkah penanganan berbagai masalah yang menjadi arahan Jokowi.
Mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.
“Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” katanya.
Khofifah mengatakan, terkait inflasi, dirinya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2023, Pergerakan inflasi month-to-month di Jawa Timur pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.
“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” kata Khofifah.
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah yakni penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital satgas pangan.
Strategi kedua yakni Ketersediaan Pasokan dilakukan di antaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi. “Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting,” ungkapnya.
Ketiga yakni Kelancaran Distribusi. Program ini di antaranya dilakukan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3 kilogram di Jatim.
Selanjutnya strategi keempat yakni Komunikasi Efektif dilakukan dengan berbagai langkah di antaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap minggu.
“Serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik,” katanya. (ST02)
