SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 3 triliun untuk pemberdayaan UMKM. Alokasi itu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang telah disahkan pada 10 November 2022 lalu.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto meminta pengelolaan dana tersebut, salah satunya untuk pemberdayaan UMKM di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Menurutnya, di Surabaya memiliki banyak SWK. Namun ada di antara SWK itu yang ‘mati suri’.
“Selama ini kan banyak SWK yang ‘mati suri’. Itu harus jadi perhatian kita. Kita harus kembangkan dan riset, sebenarnya apa penyebabnya,” ungkapnya.
Ia menyatakan riset yang dilakukan itu perlu melibatkan pelaku UMKM dari SWK itu sendiri. Sehingga, maksud untuk menumbuhkan perekonomian dengan menghidupkan dan meramaikan UMKM dapat tercapai.
Riswanto menilai salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penyeragaman atau memberikan standarisasi pelayanan kepada pengunjung. Selain itu juga dari sisi kualitas makanan.
“Itu yang menjadi titik berat untuk dibenahi dari komisi B,” katanya.
Politisi asal PDIP ini menilai di era modern, apapun harus ada standarisasinya. Tinggal bagaimana caranya UMKM atau pelaku usaha di SWK mengikuti standarisasi itu.
Standarisasi itu meliputi cara pelayanan, kualitas makanan atau minuman yang dijual, cara penyajian dan harga. “Jadi kalau bisa semuanya direformasi total dan bisa ke arah modern atau lebih milenial,” terus dia.
Contohnya adalah harga. Ia berharap ada standarisasi harga di SWK. Misalnya, harga paling rendah ditetapkan beraoa, demikian juga harga yang paling tinggi. Tujuannya agar tidak pengunjung yang merasa dibanderol karena kemahalan.
“Sekarang ini ada yang namanya persaingan bisnis. Nah itu kan ada peraturannya, standarisasi harga kan ada,” katanya kembali.
“Jadi sebenarnya kalau memang tak mau ada perubahan ya semuanya mulai dari yang kecil-kecil sampai penentuan harga harusnya semuanya distandarisasikan,” tambah pria berkacamata ini.
Selanjutnya Riswanto juga berharap dengan anggaran Rp 3 triliun itu dipergunakan untuk penambahan UMKM baru. Meski demikian, UMKM lama tetap didampingi agar makin berkembang dan maju.
“Jadi yang ada yang sekarang dibina, lebih diupgrade. Setelah itu kita kembangkan. Selain itu, UMKM juga harus ditambah,” tegasnya. (ST01)
