SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023 bersama seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dikatakan, terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, ia meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim untuk melakukan pemetaan secara detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju dan berkembang.
“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/wali kota untuk bisa menyisir desa mandiri, kategori desa maju, berkembang, termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
“Kalau perlu kita mengundang Pak Menteri Desa PDT sekaligus peluncuran pencairan dana desa karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” jelas dia.
Menurutnya, penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Memuliakan masyarakat ini salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu).
“Rutilahu ini kita pastikan lantai rumahnya tidak lagi beralaskan tanah, rumahnya tidak sampai bocor ketika hujan. Kemudian pastikan rumah itu memiliki MCK di setiap rumah, bukan MCK komunal, pastikan juga rumah itu ada listriknya. Ini semua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, secara khusus Khofifah meminta kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya masing-masing kaitannya dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti Rutilahu, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.
“Hal-hal sederhana ini yang menjadikan masyarakat mulia hidupnya. Jadi Kepala Bakorwil harus rajin blusukan. Soal stunting ini juga saya minta Kepala Bakorwil melakukan penjangkauan untuk penurunan stunting di masing-masing daerah bila angka stuntingnya masih tinggi,” katanya. (ST02)
