SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Selain pendidikan dan kesehatan, terdapat pula anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Alokasinya Rp 2,112 triliun, yang diarahkan kepada program Jatim Akses. Di mana Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan dialokasikan sebesar Rp 532,502 miliar kepada Dinas Perumahan Rakyat.
Tak hanya itu, untuk Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp 86,539 miliar dan diarahkan untuk Jatim Amanah.
Di bidang sosial, dana dialokasikan untuk Dinas Sosial sebesar Rp. 420,355 miliar diarahkan untuk Jatim Sejahtera. Anggaran tersebut salah satunya meliputi kegiatan Program Keluarga Harapan Plus.
“Program tersebut akan memberikan perlindungan dan Jaminan Sosial yang difokuskan pada 15 Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dengan sasaran Lanjut usia 70 tahun ke atas,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Lenih lanjut, dalam program keluarga harapan akan disasarankan 50.000 lanjut usia dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp 500 ribu per orang/ tri wulan.
Di bidang Ketenagakerjaan, untuk mendukung Nawa Bhakti Satya pada sektor ketenagakerjaan akan diarahkan melalui program-program unggulan antara lain yakni Program pelatihan kerja yakni sebesar Rp 40 miliar.
“Dimana program tersebut untuk memberikan pelatihan sebanyak 388 paket pelatihan atau 6.202 orang, lalu Revitalisasi UPT BLK sebesar Rp 23,908 miliar, Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp 2, 151 miliar dan kegiatan Millenial Job Center (MJC) sebesar 500 juta rupiah,” jelasnya.
Selain itu fokus anggaran APBD juga dimaksimalkan di bidang pertanian dan pangan dengan tetap berfokus kepada mempertahankan swasembada padi, jagung, serta komoditas tanaman pangan dan hortikultura, seperti bawang merah dan cabai.
“Upaya strategis yang dilakukan untuk mempertahankan Jawa Timur tetap sebagai Lumbung Pangan Nasional,” tegas Emil.
Kemudian di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, juga dimaksimalkan melalui program-program strategis sebagai langkah pemulihan dampak pandemi covid-19 transisi menuju endemi, salah satunya adalah pemberdayaan UMKM. Meliputi Millenial Job Center (MJC), One Pesantren One Product (OPOP) , Peningkatan kualitas produk UMKM melalui fasilitasi pendaftaran merek, sertifikasi halal, SNI, dan HACCP serta uji laboratorium produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM.
“Lalu juga ada Penguatan communal branding produk UMKM, perluasan akses pemasaran produk UMKM dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sehingga UMKM dapat memiliki akses terhadap sumber daya permodalan dan pembiayaan untuk memperluas kapasitas usahanya,” terang Emil.
Sementara itu pemaksimalan APBD 2023 di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, juga akan dilakukan melalui kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang beranjak pada langkah pemulihan.
Emil mengatakan, diantaranya perluasan pasar dengan meluncurkan berbagai kampanye menyasar wisatawan nusantara (wisnus), pembukaan perbatasan secara bertahap untuk wisatawan mancanegara (wisman) akan terus dilakukan.
“Lalu untuk perindustrian dan perdagangan dimaksimalkan dalam rangka peningkatan daya saing industri untuk mendukung Program Nawa Bhakti Satya, yaitu Jatim Agro dan Jatim Berdaya. Antara lain dilakukan melalui pengembangan wirausaha agroindustri dengan pendekatan pembinaan IKM secara paripurna,” terangnya.
Terakhir, di bidang penanggulangan bencana, Emil mengatakan pihak BPBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 akan melakukan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Bencana, Sosialisasi penanggulangan bencana, Penanaman tanaman keras dan mangrove, Pemasangan rambu-rambu evakuasi dan papan himbauan dan Pemasangan Early Warning System (EWS)/Sistem Peringatan Dini.
Sebagai informasi, rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada RKPD dengan tema, yaitu ‘Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro’. Dimana menurut Emil, hal ini juga sebagai derivasi dari Nawa Bhakti Satya sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024. (ST02)
