SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, di gedung DPRD Jatim, Jumat (21/10).
Emil menyampaikan jika Pendapatan Daerah pada Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 27, 839 triliun. Ia merinci, Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar Rp 18,110 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 9, 702 triliun dan Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar Rp 27,100 miliar.
“Dapat kami sampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar 65,05 persen dari Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang paling besar kontribusinya dalam pendanaan Pembangunan Jawa Timur, melebihi kontribusi Pendapatan Transfer sebesar 34,85 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,10 persen,” kata Emil.
Lebih jauh Emil memaparkan, meski pendapatan daerah dipaparkan sudah mencapai 65%, Pemprov Jawa Timur akan terus mengejar optimalisasi penerimaan.
“Secara pengeluaran, tentunya kita ingin memastikan bahwa upaya kita untuk melindungi masyarakat yang rentan mengatasi masalah yang mendasar terkait sosial kesehatan itu bisa berjalan,” tegasnya.
Maka, mantan Bupati Trenggalek tersebut menambahkan, fokus Pemprov Jatim yaitu memaksimalkan kebutuhan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan detail alokasi anggaran fungsi Pendidikan yakni sebesar Rp 7, 959 triliun atau 27,33 persen dari total belanja daerah.
“Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ujar Emil.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal tersebut diwujudkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT Sekolah, mutu pendidikan SMK, serta peningkatan profesionalitas guru dan tenaga Pendidikan terus dilakukan melalui berbagai upaya.
Sementara itu di sektor kesehatan, alokasi anggaran yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 4, 758 triliun atau 19,12 persen dari total belanja daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan.
“Kemudian untuk prioritas Bidang Kesehatan diarahkan untuk mendukung Jatim Sehat,” imbuh Emil.
Ada pun Jatim sehat terdiri atas Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pelayanan Kesehatan Kepulauan dan Koridor Madura, program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), Penguatan Pelayanan kesehatan Primer dan Penguatan Prevelansi Stunting.
Selanjutnya terdapat pula Kunjungan Dokter Spesialis di Daerah Kepulauan, Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (UPT Dinas Kesehatan), Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU) berupa bantuan transport perawat Ponkesdes dan pendampingan Konseling, Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) berupa kegiatan pendampingan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan
Bunda Anak Impian (BUAIAN), yang terdiri dari kegiatan prioritas pendampingan Bumil Risti dan Pencegahan Stunting bagi Ibu Hamil.
“Karena ini masalah yang paling mendasar, negara harus hadir. Tapi kita juga berusaha meningkatkan kreativitas dalam upaya mendongkrak UMKM melalui program-program yang memang beberapa tahun terakhir sudah terbukti membawa manfaat,” imbuh Emil. (ST02)
