SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Ada ribuan warga ber-KTP dan KK Kota Surabaya diketahui tidak tinggal atau berdomisili di Kota Pahlawan. Temuan itu berdasarkan hasil pencocokan data dengan kondisi kenyataan real di lapangan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa pencocokan data ini dilakukan oleh camat, lurah dengan melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Untuk melihat data dengan kenyataan di lapangan, ini sudah selesai. Ini semua bisa dilakukan yang puluhan tahun tidak bisa. Kita dibantu RT/RW dan KSH yang menjadi satu bagian,” kata Eri Cahyadi, Rabu (5/10).
Ia menyatakan bahwa ketika data KTP dan KK sudah sama dengan kondisi real di lapangan, maka intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya diharapkannya bisa tepat sasaran. Ia juga menyebutkan, bahwa dari hasil pencocokan data yang dilakukan, pihaknya menemukan ribuan warga ber-KTP dan KK Surabaya namun domisilinya luar daerah.
Artinya, warga tersebut memiliki KTP dan KK Surabaya namun tinggalnya di luar kota. “Ada ribuan KTP Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya. Nah, ini yang memang nanti kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran,” ungkap dia.
Pada pencocokan data tersebut, dari 3.034.850 jiwa di Kota Surabaya, terdapat 2.599.595 jiwa dengan status ada, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota dan status meninggal dunia 32.670 jiwa.
Khusus untuk data yang statusnya ada, terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa. Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya (Alamat KK/ KTP dan domisili tidak sama) ada sebanyak 125.561 jiwa.
Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa. Dan terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 Jiwa.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, bahwa pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran. Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya luar daerah.
“Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya,” tegasnya. (ST01)
