SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilakukan di Jawa Timur. Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan meminta pihaknya memperoleh dukungan dari jajaran pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya menggelar rapat koordinasi di Hotel Grand Mercure Malang.
Ia menyatakan rakor juga dalam rangka koordinasi dengan jajaran BPS kabupaten/kota dalam menyebarluaskan tahapan kegiatan Regsosek 2022 di Jawa Timur.
Pihaknya juga berharap dengan adanya rakor ini peserta dapat memahami semua materi Regsosek dan menjadikannya sebagai acuan dalam seluruh tahapan kegiatan pendataan awal Regsosek 2022.
“Dengan demikian, dapat diperoleh hasil yang maksimal, yaitu kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Jawa Timur dapat berjalan lancar,” katanya.
Sedangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan dalam menyukseskan pendataan awal Regsosek ini, BPS tidak bisa bekerja sendiri. Ia menyarankan BPS untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah sampai lini paling bawah.
Termasuk dengan kepala desa, lurah, RT dan RW harus dilakukan. Cara ini, kata dia, dilakukan untuk melakukan intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar semakin tepat sasaran.
“Cara-cara ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mereka supaya memahami pentingnya Regsosek,” tegasnya.
Selain itu, model komunikasi dan sosialisasi yang akrab dengan masyarakat disarankan Khofifah agar juga disiapkan BPS Jatim. Seperti memuat narasi lewat video mini ataupun model teaser yang menjangkau media digital masyarakat.
“Jadi kalau proses dilakukan di Madura, maka gunakan bahasa Madura, kalau di Banyuwangi selipkan bahasa oseng. Semua dilakukan agar masyarakat cepat memahami manfaat dan tujuan Regsosek,” tuturnya.
Diharapkan, dengan adanya Regsosek akan terwujud data yang terpadu, yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk digunakan oleh lintas sektor pemangku kebijakan.
“Diharapkan, Regsosek menghasilkan data yang akurat dan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (ST02)
