SURABAYATODAY.ID SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022 di Provinsi Jatim bertempat di Jatim Coorporate University BPSDM Prov Jatim, Jumat (10/6). Di hadapan seluruh peserta PKN, Gubernur Khofifah meminta percepatan penerapan inovasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia dengan standar kompetensi, talent, efektifitas serta produktifitas serta kekuatan kepemimpinan pada birokrasi.
Gubernur Khofifah juga mengusulkan agar secara nasional pencapaian SDG’s diintegrasikan pada pembangunan bahkan sebagai arus utama pembangunan. Sehingga setiap pembangunan akan memiliki keterkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta untuk Intuk Indonesia ditamvah menjadi 18 terkait akses pemberdayaan desa.
“Karena kita ini beragam suku, agama, adat maka saya ingin penerapan SDGs pada seluruh program inovasi dan kepemimpinan pada birokrasi tidak meninggalkan dan tidak membuat ada yang tertinggal atau ada yang merasa ditinggalkan pada tiap prosesnya,” ungkapnya.
Kesetaraan dalam upaya memajukan kesejahteraan menjadi hal yang mendasar dalam menjalankan 17 program SDGs. Bahkan, mengacu Pancasila dan UUD 1945, Khofifah mengatakan bahwa poin-poin di dalamnya bisa berseiring dengan program SDGs.
“Kalau 7.724 desa di Jatim ini sejahtera, tentu akan mengungkit kesejahteraan pula bagi tingkat atasnya,” ujar Khofifah.
Sementara itu, mengacu data IMD World Talent Ranking 2019, pada Global Talent Ranking ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 41. Sehingga menurutnya penting untuk membangun penguatan dan sinergitas dari seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan birokrasi pemerintahan baik kerjasama secara horisontal maupun vertikal.
“Misalnya di PKN Tingkat II selanjutnya kunjungan ke negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia yang rangking global talent, efektifitas maupun daya saingnya cukup tinggi. Kalau ada yang bisa memberikan sudut pandang baru bisa dicoba untuk diimplementasikan. Kalau memang kurikulumnya belum bisa masuk secara nasional, mungkin bisa diterapkan bagi Jawa Timur dulu,” jelasnya di hadapan seluruh peserta.
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian melanjutkan, dari seluruh sinergitas yang telah terbentuk, Kepala Dinas harus mengkomunikasikan dengan Bupati/Walikota agar lebih terbuka dengan seluruh hal yang memicu efektivitas, produktivitas, sinergi dan manfaat yang lebih besar.
“Terbuka menerima ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing juga penting,” sebutnya. (ST02)
