SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Adanya dugaan mafia perizinan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, juga ditanggapi anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Ia menegaskan kalau ada pelanggaran kode etiknya harus segera diusut oleh Inspektorat.
Bahkan ia juga mendukung jika ada unsur pidananya, harus diusut oleh pihak kepolisian supaya bisa diusut secara hukum. “Inspektorat harus segera turun, dan kalau ada unsur pidananya, maka harus ditegakkan secara hukum yang berlaku,” kata Arif Fathoni, Selasa (7/6).
Menurut Arif, sebenarnya Surabaya Single Windows (SSW) itu merupakan terobosan inovatif untuk meminimalisir potensi ASN menjadi calo perizinan dan sebagainya. Sepanjang persyaratan dan dokumen yang diminta sudah terpenuhi, kemudian pemilik usaha mengurus izin sendiri, tentu layanan ini akan mempermudah.
“Dalam kasus ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, Inspektorat harus melakukan pengawasan terhadap proses perizinan di Kota Surabaya. Artinya, celah-celah yang menimbulkan interaksi seperti ini, harus dilakukan perbaikan-perbaikan,” urainya.
“Kedua, dinas terkait harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja anggotanya, kalau ada potensi seperti ini, harus segera dihentikan. Ini evaluasi ke dalam internal pemkot ya,” tambah dia.
Sedangkan untuk evaluasi eksternal, Arif meminta pihak pengusaha harus tahu bahwa inovasi Pemkot Surabaya terus berkembang. Proses perizinan di Kota Surabaya sudah diakui berbasis online satu pintu.
Makanya, ia meminta pihak pengusaha untuk mengurus sendiri perizinan usahanya itu, tidak menggunakan jasa pihak kedua dengan iming-iming bisa lebih cepat dan sebagainya.
“Jadi, kalau bisa mengurus sendirilah perizinannya, tidak menggunakan jasa pihak kedua. Kalau evaluasi ke dalam bisa dilakukan dengan perbaikan sistem, dan evaluasi keluar juga bisa dilakukan, maka masyarakat akan teredukasi, sehingga pelan-pelan insyallah pelayanan perizinan di Kota Surabaya akan terhindari dari calo-calo semacam ini,” tegasnya.
Arif menegaskan bahwa apapun yang terjadi hari ini, mulai dari kasus Satpol PP Surabaya yang salah satu petingginya diduga menjual hasil barang penertiban hingga kasus di Dinkopdag yang salah satu stafnya diduga menjadi mafia perizinan, maka Pemkot Surabaya sudah waktunya untuk melakukan perbaikan ke dalam.
Bagi dia, harus ada reward dan punishment yang diberlakukan. Apalagi,kasus ini hanya dilakukan oleh segelintir oknum ASN pemkot, bukan malah dipukul rata semua ASN pemkot.
“Artinya, ini menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan integritas ASN dan terus melakukan inovasi layanan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wali kota Surabaya. Sebab, wali kota menginginkan bagaimana setiap nafas yang diberikan oleh ASN harus selalu melayani masyarakat Surabaya. Kalau melayani itu untuk ibadah, insya Allah akan dijalankan dengan ikhlas,” pungkasnya. (ST01)
