SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghuni rumah susun (rusun) sudah keluar semua. Ketersediaan hunian kemudian diisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memang berhak menghuni rusun.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad. Ia mengatakan, berdasar hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada 88 ASN yang menghuni rusun.
Mereka terdiri atas 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Mereka tinggal di rusun milik Pemkot Surabaya yang tersebar di beberapa.lokasi.
“Mereka sudah keluar dan menyerahkan kuncinya mulai bulan Januari,” ujar Irvan, Selasa (31/5).
Ia menegaskan bahwa hampir setiap hari pihaknya melakukan update data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN. Update itu termasuk terhadap penghuni yang sudah mampu, yang kemudian diganti dengan penghuni MBR.
Bahkan, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data SIMBR, langsung dilakukan pergantian dengan warga yang MBR. “Jadi, kita terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kita evaluasi, kalau mereka sudah keluar dari SIMBR, kita gantikan ke yang MBR,” ujarnya.
Di samping itu, Irvan memastikan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan penertiban terhadap penghuni rusun. Namun, berdasarkan arahan dan amanat dari wali kota Surabaya, pihaknya juga diminta mengentas MBR.
“Jadi, saat ini kita tidak hanya melakukan penertiban, tapi juga bagaimana mengentas MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tapi juga membina dan memdampingi mereka,” katanya.
Menurut Irvan, dalam mengentas MBR itu pihaknya juga bersama-sama dengan dinas lain, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), dan juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, karena barangkali mereka butuh pelatihan toko kelontong, butuh pelatihan menjahit, bikin sepatu dan pelatihan paving yang sesuai dengan minatnya masing-masing.
Bahkan, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mengajukan rusun berdasarkan data e-Rusun sudah sekitar 11 ribu KK (Kartu Keluarga). Namun, setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR hanya ada sekitar 5 ribuan KK yang dinilai layak.
“Meskipun antreannya segitu, tapi kemarin kita juga sudah meresmikan rusun Gunung Anyar Sawah, nanti juga ada rusun dari pemerintah pusat di Tambak Wedi dan Menanggal, sehingga kita langsung prioritaskan kepada warga di sekitar situ dan yang masuk MBR. Artinya, sudah banyak juga yang kami masukkan ke dalam rusun itu, bahkan dalam tahun ini sekitar seribuan yang bisa kami masukkan ke dalam rusun,” pungkasnya. (ST01)
