SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro diserbu ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, kenaikan bahan pokok dan kenaikan PPN Pajak Penambahan Nilai (PPN).
Aksi massa ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar dan dan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto. Dalam penyampaiannya, Abdullah Umar mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah yaitu menyampaikan sesuai mekanisme yang ada dengan melalui DPR RI dan institusi yang terkait.
“Jadi teman teman teman semuanya harus paham terkait seluruh peraturan peraturan dari pusat, tentu akan tindak lanjuti,” katanya.
“Tapi ingat, tidak ada peraturan di daerah itu yang bisa menabrak peraturan di atasnya. Tentu ini menjadi kebijakan nasional,” lanjut Abdullah Umar.
Kemudian pihak mahasiswa yang tergabung dalam PMII Bojonegoro juga menuntut agar ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar untuk menandatangani tuntutan yang berisi menolak kenaikan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu harga BBM, harga kebutuhan pokok rakyat dan kenaikan PPN. Pihak DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui ketuanya juga sepakat dengan tuntutan yang dilakukan oleh PMII Bojonegoro.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk kemudian menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Kita sudah berkirim surat ke DPR RI. Kita sudah menugaskan teman-teman dari komisi B untuk beraudensi dengan kementerian ekonomi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu para mahasiswa PMII Bojonegoro menyatakan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD. Mengingat ada kenaikan BBM, kebutuhan bahan pokok masyarakat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sebelum meninggalkan halaman gedung DPRD para pendemo dari mahasiswa PMII mengusung keranda mayat yang diletakkan di pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sebagai simbol atau pertanda matinya demokrasi di Indonesia. (ST10)
