SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sampai Jumat (25/3)lalu, total daerah di Jatim yang sudah menyampaikan komitmen belaja produk dalam negeri sebanyak 24 kabupaten kota. Totalnya mencapai Rp 11,3 trilliun.
Untuk itu, menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, meminta bupati/wali kota di Jatim untuk segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya saat ini tercatat ada 15 Kab/Ko yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim P3DN. Sedangkan 11 Kab/Ko lain masih dalam proses pembuatan surat dan 12 lainnya belum memiliki SK Tim P3DN.
“Saya harapkan kepala daerah melakukan monitoring secara berkala utamanya yang masih dalam proses. Sedangkan yang belum punya SK, saya harap percepatan pembuatan Tim P3DN bisa disegerakan. Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden,” pintanya.
Dalam semangat Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8 persen.
Sebelumnya, dalam kegiatan ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahannya bahwa saat ini semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Baik karena pandemi Covid-19, maupun perang berdampak pada sektor secara luas.
Di Indonesia misalnya kelangkaan harga pangan serta langkanya kontainer menjadikan pengiriman logistik terhambat. Sehingga dampaknya, berimbas pada angka inflasi yang melonjak.
“Hari ini kita masih bisa mengendalikan laju inflasi. Namun format pengendalian inflasi dengan ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi harus ditemukan oleh Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dan sektor strategis lainnya,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan, ada cara mudah yang bisa dilakukan. Yakni adalah menggunakan APBN untuk trigger pertumbuhan ekonomi. Hari ini, lanjut ya skema kerja detil harus dilakukan secara makro dan mikro. Jokowi menuturkan bahwa masih banyak ditemukan baik kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah yang masih belanja produk impor.
Ia menjelaskan bahwa saat ini anggaran untuk Pemerintah Pusat Rp 526 triliun, untuk pemerintah daerah Rp 536 triliun serta untuk BUMN sebanyak Rp 420 triliun adalah jumlah yang besar dan harus dimanfaatkan untuk belanja produk dalam negeri.
“Dibelokkan sedikit, sekitar 40 persen saja akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di daerah bisa mencapai 1,5-1,7 persen dan untuk BUMN bisa mencapi 0,4 persen,” katanya
“Jangan sampai kita tidak melakukan belanja dalam negeri. Kita harus merubah mindset agar tidak terjadi capital outflow,” imbuhnya
Kepada seluruh audiens dalam arahannya, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak berbangga dengan capaian transaksi belanja dalam negeri sebanyak Rp. 214,4 triliun.
Menurut Jokowi, sebelum bulan Mei mendatang target nasional yakni Rp 400 triliun rupiah harus bisa dicapai. Karenanya, Jokowi menginstruksikan untuk segera mendorong UMKM yang ada di daerah agar segera bisa masuk e-katalog sebanyak-banyaknya.
“Saya minta kepada Kepala LKPP, akhir tahun harus bisa tembus diatas satu juta. Kepala daerah ambil lah umkm yang bagus untuk masuk ke e-katalog. Buatlah proses pembuatan SNI yang murah dan mudah. Jangan dipersulit, mari dipermudah. Biar semua bisa masuk (e-katalog),” jelasnya
Diakhir dirinya meminta untuk implementasi pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk betul terlaksana di lapangan.
“Jangan sampai ada impor barang dan diakui oleh pabrik-pabrik lokal. Pengawasan ini harus diperketat. Sehingga target-target yang sudah dibuat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (ST02)
