SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jawa Timur tahun 2021 secara umum mencapai 93,09 persen. Capaian tersebut merujuk pada data yang dirilis oleh Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian tersebut merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD 82,30 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 97,77 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98 persen, APIP 93,74 persen, Manajemen ASN 98,5 persen, Optimalisasi Pajak Daerah 97,3 persen dan Manajemen Aset Daerah 86,08 persen.
Atas capaian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kembali mengingatkan jajaran bupati dan wali kota di seluruh Jatim untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah.
“Saya mengajak seluruh bupati/wali kota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK negeri di wilayah masing-masing,” ucap Wagub Emil Dardak saat membuka Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Jatim yang digelar di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (19/1).
Emil Dardak, mengaku menerima aduan dari masyarakat di mana masih terjadi pungli atau pungutan liar dari pihak sekolah kepada siswanya. Bahkan, banyak ditemukan siswa yang keluarganya tercatat sebagai miskin ekstrem, namun masih dibebankan uang gedung dan biaya bulanan di sekolahnya.
“Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan komitmen Pemprov Jatim yaitu TisTas atau Gratis Berkualitas,” ujarnya.
Karena itu, Wagub Emil meminta sinergitas dari seluruh kepala daerah untuk bersama-sama memberantas segala bentuk korupsi. Utamanya SMA dan SMK Negeri yang juga berada di bawah naungan provinsi.
“Kalau ada mari kita tindak bersama,” tegasnya.
Hal ini juga sejalan dengan tema yang diusung pada seminar tersebut, “Kepala Daerah Dalam Pusaran Korupsi”, Wagub Emil berharap agar seluruh Kepala Daerah di Jatim bisa terus berkomitmen untuk bermitra dengan berbagai elemen untuk penanganan korupsi.
“Saya yakin para kepala daerah di Jatim tentunya tidak ingin terjebak dalam pusara korupsi,” pungkasnya. (ST02)
