SURABAYATODAY.ID, BANYUWANGI – Pemprov Jatim kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jatim Kemenkeu RI Taukhid di Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (29/10) sore.
Penyerahan berupa piagam dan plakat penghargaan tersebut diraih atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2020. Tak hanya Pemprov Jatim, 37 kabupaten/kota pun menerima penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada 37 bupati/wali kota di Jatim.
Adapun penghargaan yang diserahkan terdiri dari plakat dan piagam penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut kepada 2 pemkab/pemkot yaitu Kota Blitar dan Kota Malang. Tak hanya menerima penghargaan, tetapi juga memperoleh apresiasi dari Gubernur Khofifah berupa Bantuan Keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2022 masing-masing senilai Rp 10 miliar untuk kedua kota tersebut.
Selain itu juga terdapat penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP 5 kali berturut-turut diterima oleh 26 kabupaten/kota. Terdiri dari Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.
Sementara piagam Opini WTP diserahkan kepada 9 kabupaten/kota. Yakni Kab. Bangkalan, Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Tulungagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
Khofifah mengapresiasi kepada seluruh pihak atas fungsi pengawasan, strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin dari BPK RI, maupun seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Dengan demikian Pemprov Jatim maupun pemkab/pemko di Jatim mendapatkan panduan agar akuntabilitas terus terjaga.
Ia berharap, keberhasilan Jatim meraih penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19. Selain itu, juga dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.
“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi,” katanya.
“Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntabel, dan transparan serta yang lebih penting lagi adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat,” lanjut Khofifah.
Menurut dia, penghargaan opini WTP ini harus semakin meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan bserta kinerja jajaran Pemprov maupun pemkab/pemko di Jatim. “Sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar mensukseskan pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Ka. Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Jatim Kemenkeu RI Taukhid mengatakan, penghargaan ini menjadi bagian apresiasi dari pemerintah untuk menstimulir agar mempertahankan Opini WTP ini dengan sebaik-baiknya.
“Pemerintah pusat memberikan penghargaan telah berupaya keras membuat laporan keuangan daerah sehingga memperoleh opini yang tertinggi dari BPK RI yaitu wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya. (ST02)
