SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) digelar di Hotel Haris, Surabaya. Rakor tersebut bertajuk ‘Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur’.
Hadir dalam rakor itu Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI, Ir Suprayoga Hadi. Ia menyampaikan bahwa Jatim merupakan provinsi yang memiliki banyak inisiatif, terobosan serta banyak pengembangan program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, Jatim dipimpin oleh Gubernur Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. “Hal ini menjadi nilai tambah dari Pemprov Jatim untuk terus bisa mengembangkan beberapa kegiatan yang sifatnya inovatif dan menyempurnakan kebijakan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dalam rangka penaggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Karena itu, kata Suprayoga, pemerintah pusat berharap apa yang sudah dilakukan Provinsi Jatim bisa dijadikan semacam show case atau ditularkan kepada daerah lain. Tujuannya jangan hanya mengupayakan penanggulangan kemiskinan secara reguler, tetapi harus melalui intervensi yang sifatnya multi intervensi atau extraordinary.
“Kita tidak akan bisa melakukan percepatan kalau hanya dilakukan secara reguler,” tegasnya.
Dengan demikian, dirinya berharap, ketika Gubernur Khofifah bertemu Wapres RI dalam waktu dekat bisa disampaikan usulan-usulan perbaikan sistem. Juga diharapkan ada penyampaian kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, serta bagaimana pemerintah daerah berperan secara lebih aktif, inisiatif dan kreatif untuk bisa mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui karakter dan SDM termasuk pemanfaatan pihak swasta di masing-masing daerah.
“Kita berharap ini bisa dicontoh oleh daerah lain utamanya luar Jawa untuk perlu belajar dari apa yang sudah dilakukan Jatim,” tambahnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim memiliki program pendamping atas apa yang dilakukan pemerintah pusat. Misalnya, Pemprov Jatim memiliki program bernama suplemen BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
“Kenapa program ini diluncurkan? Karena bantuan yang diterima dari BPNT, nilainya sama dengan mereka yang tinggal di daerah yang mungkin biaya hidupnya rendah,” kata Emil.
Ia mencontohkan di bidang pertanian yang notabene tidak terpengaruh oleh Covid-19 dan gaya hidup rendah. Biasanya, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian masih bisa bekerja serta biaya hidup rendah.
Bandingkan dengan mereka yang hidup atau bekerja di perkotaan. Ketika profesi berjualan es di depan sekolah atau terminal tutup total, ditambah biaya hidup di kota lebih tinggi tapi sama-sama bantuannya Rp 200 ribu sebulan.
“Di sinilah kemudian Pemprov Jawa Timur mencoba hadir bagi 333.000 lebih jumlah keluarga yang tinggal di 600 kelurahan kemudian kita beri suplemen sebesar 50 persen dari apa yang dibantu pemerintah pusat,” urainya. (ST02)
