SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Komisi A DPRD Surabaya menggelar hearing dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Dalam dengar pendapat yang dilaksanakan secara virtual itu, dibahas tentang peningkatan pelayanan lingkup kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi A Fatkur Rohman mengatakan kini sudah ada aplikasi yang diluncurkan Pemkot Surabaya. Hal ini kaitannya dengan pendataan atau usulan warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Fatkur Rohman menilai aplikasi yang bisa diakses warga, termasuk RW terkait pendataan adalah terobosan bagus. Namun ia menyatakan penggunaan teknologi semestinya menjadikan proses bisa lebih efektif dan efisien.
“IT semestinya membuat proses lebih mudah, makanya harus imbang,” ungkapnya.
Dikatakan, dengan adanya aplikasi, warga didorong memberikan report, membantu atau mengusulkan pendataan. Dengan aplikasi tersebut, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga harus proaktif.
Caranya dengan memberikan feedback atas report atau pendataan yang sudah dilakukan warga melalui aplikasi itu. “Jadi warga tidak hanya didorong report atau pendataan, tapi semestinya dengan teknologi, harus ada sistem otomatis terkait feedback dari pemkot terkait data yang disetor,” lanjutnya.
Menurut Fatkur Rohman, dengan feedback secara cepat itu, di situlah fungsi dari aplikasi. “Di sinilah kaidah transparansi diwujudkan,” terang politisi asal PKS ini.
Dijelaskan, ketika warga (RW) melaporkan data, maka seyogyanya perlu ada respons cepat. Data itu harus diibaratkan sebagaimana pengurusan layanan publik yang lain.
“Harus ada kepastian feedback apakah data itu diterima atau ditolak dan harus ada keterangan kenapanya,” tambah dia.
“Misal ada sistem bahwa 2×24 jam pasca laporan, otomatis ada feedback. Dengan IT sangat bisa, jadi warga juga teredukasi, jangan sampai bulan berikutnya tiba-tiba ada info tidak cair bansosnya lalu jadi ramai,” urai Fatkur Rohman. (ST01)
