SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta masyarakat untuk saling aktif memutus rantai penyebaran Covid-19. Caranya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Menurutnya, jika pandemi Covid-19 bisa diatasi, roda perekonomian otomatis akan bergerak normal. “Tidak seperti yang sekarang karena mobilitas masyarakat dibatasi dengan adanya PPKM,” kata Risma.
Hal ini disampaikannya saat Risma memberikan sambutan dalam penyaluran bantuan sosial di kantor Pos Kota Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/7). Kabupaten Tuban menerima bantuan beras 5 kg dengan alokasi sebanyak 3000 paket. Bantuan diberikan kepada masyarakat kelompok marjinal yang terdampak pandemi.
Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mendapat bantuan dari Kantor Pos Tuban sebanyak 120 di Desa Batu Retno dan 177 di Desa Sendang Harjo dengan indeks Rp 600 ribu/KPM.
Risma meminta masyarakat bersabar karena Covid-19 tidak hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia.
Karena itu, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi. Namun, bantuan itu dikatakannya tidak bisa terus-menerus diberikan. Alasannya, pemerintah memiliki keterbatasan.
“Bantuan yang bapak ibu terima untuk meringankan beban karena pembatasan aktivitas. Tapi tidak bisa terus-menerus. Karena pemerintah memiliki keterbatasan,” lanjut Risma.
Ia pun berkali-kali meminta agar warga secara bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. “Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka virus ini akan terus bermutasi. Kita tidak selesai-selesai. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi,” kata Mensos.
Sebab bila sudah terjangkit virus, maka penanganannya sesuai protokol kesehatan, lebih sulit. Sebab, menurut mantan wali kota Surabaya ini, meningkatkanya angka penyebaran Covid, tidak dibarengi dengan sumberdaya pendukung.
“Tenaga kesehatan terbatas, alat kesehatan termasuk obat-obatan juga tidak mencukupi, kapasitas rumah sakit terbatas, dan sebagainya. Nah itu yang harus dipikirkan”, katanya.
Risma mengakui bila bantuan pemerintah 5 kg beras untuk satu keluarga per bulan, bisa jadi tidak cukup. “Karena memang tujuannya untuk meringankan sebagian beban masyarakat. Itulah kemampuan negara yang mampu diberikan,” kata Mensos.
Tapi ia memastikan bantuan tidak hanya dari pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah juga memberikan bantuan. “Meskipun itu bukan persoalan mudah karena keterbatasan anggaran dialami semua instansi. Mau meningkatkan pendapatan dari pajak juga tidak bisa,” katanya lagi. (ST01)
