SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik 78 pejabat sebagai upaya percepatan kinerja birokrasi sekaligus penguatan organisasi. Pelantikan tersebut meliputi tujuh pejabat eselon II atau JPT Pratama serta 71 pejabat eselon III dan IV, yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, melainkan strategi untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan di tengah sejumlah pejabat yang mendekati masa purna bakti. Penataan juga diarahkan untuk menyiapkan pengganti sekaligus memperkuat peran mentor di lingkungan organisasi.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” jelas Wali Kota Eri.
Ia menekankan bahwa penempatan pejabat harus selaras dengan kompetensi serta target kinerja yang diemban. Menurutnya, Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi program prioritas. Ia juga menegaskan prinsip kepemimpinan yang harus dipegang oleh seluruh jajaran.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Wali Kota Eri mengingatkan bahwa seluruh kebijakan dan program harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di tingkat bawah. Setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warganya, termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri menekankan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia meminta jajarannya tidak terjebak pada pendekatan teoritis tanpa aksi nyata. Berdasarkan pengalamannya di berbagai jenjang birokrasi, ia menilai masih terdapat waktu kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan capaian konkret.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dibuka lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya. Kalau dipaksakan tapi tidak mencapai target, justru sulit dievaluasi,” katanya.
Wali Kota Eri menambahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam tiga bulan akan diganti.
Seiring dengan itu, mulai 7 April, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, mulai dari penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS). Seluruh program tersebut harus ditopang dengan sistem satu data yang akurat.
“Camat dan lurah bergerak cepat dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan mengingat sejumlah program telah berjalan lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum menunjukkan hasil yang optimal, maka akan dilakukan penyesuaian atau pergantian pejabat.
“Seluruh jajaran, termasuk Sekretaris Daerah, harus berani melakukan evaluasi demi memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal,” pungkasnya.
Dari tujuh pejabat eselon II yang dirotasi, di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (ST01)
