SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen melakukan penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan bahwa pendataan yang melibatkan 5.000 ASN sebagai surveyor ini telah berlangsung sejak Oktober 2025. Namun, terdapat sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena berbagai faktor, mulai dari migrasi penduduk, anggota keluarga yang tidak bisa ditemui hingga penolakan di kawasan perumahan elite.
“Kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka melalui website surabaya.go.id. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial,” ujar Eddy dalam Konferensi Pers yang digelar di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya pada Kamis, (19/2/2026).
Eddy menerangkan, warga yang merasa belum disurvei diimbau untuk melakukan konfirmasi mandiri sebelum 31 Maret 2026. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui laman resmi surabaya.go.id, dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, serta alamat domisili saat ini.
Kemudian, cara yang kedua adalah mendatangi kantor kelurahan setempat untuk melapor secara langsung. Ia menegaskan bahwa konfirmasi ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga agar warga mendapatkan intervensi yang tepat.
“Setelah warga mengisi data, dalam waktu maksimal satu minggu tim surveyor akan menghubungi nomor handphone yang didaftarkan untuk melakukan survei ulang ke lokasi domisili mereka,” tambahnya.
Mantan Kepala Satpol-PP Kota Surabaya itu menambahkan, bagi warga yang tidak melakukan konfirmasi hingga 31 Maret 2026. NIK warga yang tidak terdata dalam DTSEN akan dilakukan penertiban atau dinonaktifkan sementara. “Dampaknya, warga yang NIK-nya dinonaktifkan sementara tidak dapat mengakses layanan publik, seperti urusan perizinan hingga perbankan, sampai mereka melakukan verifikasi data,” ujar Eddy.
Terkait keamanan data, pihak Pemkot menjamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. “Di website, data warga hanya ditampilkan dalam bentuk inisial dan informasi umum (RT/RW/Kecamatan) untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menyatakan bahwa tujuan dari DTSEN adalah memperbaharui data warga untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat secara maksimal dari desil 1 hingga desil 10.“Data ini akan menjadi satu-satunya acuan bagi seluruh program bantuan dari Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Arrief mengatakan bahwa Kota Surabaya menjadi pilot project nasional dalam pemutakhiran data sosial ekonomi secara dinamis. “Kami berharap melalui sosialisasi ini, berharap warga tergerak untuk melakukan update data secara mandiri jika belum tersentuh petugas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko memberikan apresiasi sekaligus catatan untuk Pemkot Surabaya. Ia meminta pemkot memastikan proses validasi setelah warga mengisi website berjalan cepat.
“Jangan sampai pelayanan publik terhenti terlalu lama, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk RT dan RW, untuk membantu mensosialisasikan pentingnya konfirmasi data ini demi kesuksesan program nasional di Surabaya,” tegas Yona.
Terakhir, ia mendukung penuh penggunaan platform surabaya.go.id sebagai upaya jemput bola agar warga bisa melakukan konfirmasi mandiri secara mudah.“Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendataan selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya,” pungkasnya. (ST01)
