SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Hotel Grand Mercure Malang. Acara ini disaksikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.
Ia mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah sangat strategis dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran. Karena kalau datanya akurat, insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak,” katanya.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut, dengan berpegangan terhadap data yang sama, pemerintah akan dengan mudah mengintegrasikan program. Sehingga, ego sektoral bisa dihilangkan.
“Nah, Jawa Timur ini selalu terdepan karena yang memimpin gubernurnya langsung. Ini sangat luar biasa. Nanti kalau kemudian dilaksanakan dengan konsisten terus-menerus, saya pastikan bahwa data akan semakin terpadu dan program kita akan semakin tepat sasaran,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula peluncuran aplikasi Sistem Informasi Data Desa Terintegrasi (SINGASARI) oleh Gubernur Khofifah bersama Mensos RI Saifullah dan Kepala BPS RI Amalia. Ditandai dengan penekanan tombol sirine, peluncuran SINGASARI diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan data desa di daerah.
SINGASARI sendiri merupakan aplikasi yang dirancang secara khusus oleh BPS Provinsi Jawa Timur dan bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk mengintegrasi berbagai data desa dalam satu platform. Sehingga, data yang terkumpul dengan didasari dari DTSEN dapat efisien dan mudah diakses oleh stakeholder.
“SINGASARI ini akan menyatukan data-data potensi desa yang nanti akan dilengkapi dengan DTSEN. Ini bisa menjadi dashboard lengkap tidak hanya di level provinsi, tapi juga ada level kabupaten/kota sampai ke kecamatan dan tingkat desa. Sehingga nanti dengan dashboard itu bisa digunakan bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat,” jelas Kepala BPS RI Amalia. (ST02)
