SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM Perempuan perkuat kontribusi perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri peluncuran buku “Women in Law Enforcement: Mendobrak Gender Trap Polisi Wanita” karya Irjen Pol. (Purn) Juansih di Gedung ASEEC, Universitas Airlangga, Kamis (11/9).
“Judul dari buku ini sebenarnya tidak hanya refleksi untuk gender trap di sektor keamanan, tapi juga bidang lainnya. Betapa perempuan sebenarnya memiliki kapasitas yang tinggi untuk memegang posisi-posisi penting, tapi seringkali terbentur oleh tantangan internal seperti perannya sebagai ibu juga tantangan eksternal,” ujar Khofifah.
“Di sektor keamanan, kehadiran Polwan sendiri sebenarnya sangat bisa diberdayakan untuk menjawab permasalahan kapasitas dan tantangan kepercayaan publik. Inilah alasan mengapa pengarusutamaan gender harus diperkuat di semua sektor tanpa terkecuali,” lanjutnya.
Data Kepolisian RI tahun 2023 menunjukkan jumlah polisi wanita di Indonesia masih relatif kecil, yakni sekitar 8 persen.
“Proporsi perempuan pada level pimpinan tinggi bahkan jauh lebih kecil dari ini. Maka ini tugas kita bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender secara lebih kualitatif. Perempuan-perempuan kita memang harus semakin dicerdaskan dan semakin diberdayakan. Tapi lebih dari itu, kita harus mulai memprioritaskan sistem meritokrasi di segala lini. Sehingga laki laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama ,” terangnya.
Meski begitu, Khofifah tak lupa menyampaikan apresiasi atas kinerja perempuan di berbagai bidang, khususnya mereka yang berjuang meningkatkan kualitas dan kapasitas untuk mewujudkan kesetaraan gender di institusi-institusi yang masih kental dengan kultur maskulin.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauziyang yang turut hadir menegaskan pentingnya keberadaan Polwan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, Polwan memiliki peran penting, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Karena kita tahu bahwa terkadang pendekatan yang dilakukan seringkali justru memperparah trauma korban. Di sinilah kehadiran polisi perempuan yang berempati memainkan peran. Mereka membawa sensitivitas pengalaman dan pendekatan yang berbeda dan seringkali lebih efektif dalam menangani kasus-kasus berbasis gender dan kekerasan seksual,” ungkapnya.
Meski demikian, Menteri Arifah mengingatkan bahwa Polwan juga masih menghadapi berbagai bentuk gender trap, seperti diskriminasi kesempatan maupun promosi yang kerap membatasi potensi.
“Untuk itu, penting dipahami bahwa kehadiran dan perspektif perempuan dalam institusi kepolisian bukan sekadar pelengkap, tetapi kebutuhan nyata untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih memihak korban,” jelasnya.
“Maka, Kementerian PPPA RI menegaskan bahwa upaya pengarusutamaan gender bukan hanya milik satu institusi. Melalui agenda nasional, kita perlu memastikan bahwa perempuan, termasuk polisi wanita, mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dengan laki-laki dalam setiap bidang,” pungkasnya. (ST02)
